Hasil refleksi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut situasi demokrasi Indonesia di tahun 2020 mengalami kemunduran. Lembaga ini menggunakan empat indikator untuk menunjukkan kemunduran demokrasi tersebut.
- Aminullah Kuasai Mobil Dinas Mewah, YARA: Bentuk Keserakahan
- Banyak Kelebihan, Anies Disarankan Pilih AHY jadi Cawapres
- Selain Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa USK Minta Pemerintah Batalkan Pembangunan IKN
Baca Juga
"Ada empat indikator kemunduran demokrasi yang terwujud dalam praktik otoritarianisme yang sesungguhnya terjadi terus dan berlangsung di Indonesia," ujar Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 12 Januari 2021.
Wijayanto mengatakan empat indikator yang digunakan itu adalah penolakan terhadap aturan main yang demokratis, konsolidasi oligarki dan melemahnya lawan politik, toleransi atau dorongan kekerasan, dan terakhir kesediaan untuk membatasi kebebasan sipil terhadap lawan termasuk media.
Bahkan Wijayanto menyebutkan satu fenomena yang menggambarkan satu indikator terkait, yaitu tentang melemahnya kekuatan lawan alias oposisi. Itu terjadi pada saat Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dan memasukkan nama Sandiaga Uno ke dalam kabinetnya.
Bergabungnya Sandiaga, yang awalnya menjadi penantang Jokowi, merupakan refleksi dari semakin pudarnya budaya oposisi.
Sandiaga Uno, yang berulang kali menyatakan komitmen tidak akan masuk kabinet, akhirnya dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Dia berkilah pandemi Covid-19 menjadi pemantik yang mengubah segala hal.
“Kita semua akhirnya harus bersatu padu," ujar Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, setelah diumumkan menjadi menteri. Atas alasan itu, Sandi berupaya untuk memberi sumbangsih terbaik pada bangsa dan negara. Kepentingan-kepentingan pribadi, politik, dan golongan harus segera disudahi.
"Semua kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita," kata Sandiaga. 
- Demokrat Ingatkan Kader Rawat Perdamaian Aceh sebagai Warisan SBY
- Nelayan Aceh Ditangkap di Thailand, DPRA Layangkan Surat ke Kemenlu
- Ketum PBNU Maklumi Kenaikan Harga BBM
