Sebanyak empat organisasi masyarakat akan melapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun tangan melakukan audit terhadap masalah PCR. Keempat organisasi itu adalah LBH Kesehatan, Indonesian Audit Watch (IAW), Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, dan Petisi ’28.
- Keserakahan Menyakiti Kemanusiaan
- Anggota DPR RI Kritik Keharusan Tes PCR untuk Penumpang Pesawat Terbang
- Alvin Lie Kembali Soroti Kebijakan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Terbang
Baca Juga
Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti, mengatakan langkah itu diambil seiring temuan masyarakat berupa dugaan adanya afiliasi perusahaan beberapa oknum pembantu presiden, yang berperan melahirkan aturan wajib tes PCR, ikut dalam putaran bisnis impor sampai dengan tata kelola tes PCR.
“Sehingga menimbulkan belanja masyarakat sekitar Rp 23 triliun,” kata Haris kepada Kantor Berita Politik RMOL, kemarin.
Apalagi, kata Haris Rusly Moti, secara teknis ada surat Keputusan Presiden 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagai panduan namun diduga disimpangkan.
Keempat organisasi ini akan melaporkan ke Kantor BPK yang terletak di Jalan Jendera Gatot Subroto, Selasa, 9 November 2021.
Menurut Haris Rusly Moti, laporan tersebut penting dilakukan lantaran utang negara menumpuk tinggi dan sudah menembus angka Rp 6.625,43 triliun. Catatan itu merupakan indikasi bahwa negara terancam bangkrut. Di satu sisi, angka kemiskinan rakyat makin tinggi.
“Tapi segelintir pejabat negara justru makin kaya dengan selewengkan kewenangan, kasus PCR, dan lain-lain. KPK ungkap 70 persen pejabat bertambah kaya selama pandemi,” kata dia. 
- Dugaan Korupsi APD Covid-19, KPK Panggil Fadel Muhammad
- BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Elite
- Reagen Andani
