Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan enam terdakwa kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif anggota DPRK Simeulue di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kajhu, Banda Aceh, 24 Mei 2023.
- Terkait Tersangka Baru Dugaan SPPD Fiktif DPRK Simeulue, Ini Respon Kejati Aceh
- Kejati Didesak Tetapkan Tersangka Baru Dugaan SPPD Fiktif DPRK Simeulue
- Kasus SPPD Fiktif Simeulue, PT Kuatkan Putusan PN Tipikor Banda Aceh
Baca Juga
Keenam terdakwa tersebut diantaranya, Ketua DPRK Simeulue masa jabatan 2014-2019, Murniati, Irawan Rudiono, Poni Harjo selaku anggota DPRK, Astamudin selaku Sekretaris Dewan, Mas Etika Putra selaku Kabag Administrasi DPRK, dan Ridwan Bin M Yusuf selaku Bendahara Pengeluaran.
Pelaksana harian (Plh) Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab mengatakan, para terdakwa ditahan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh yakni Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 24 Mei 2023 dan putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 24 Mei 2023.
“Amar putusannya, memerintahkan untuk dilakukan penahanan terdakwa semua terdakwa dalam Rutan Kelas II B Kajhu Banda Aceh paling lama 30 hari, dihitung sejak tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni,” kata Ali, dalam keterangan tertulis.
Ali menjelaskan, penetapan tersebut dibacakan majelis hakim pada tanggal 24 Mei 2024 setelah Penasehat Hukum membacakan Nota Pembelaan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu 17 Mei 2023. Diketahui, hari ini 24 Mei 2023, para terdakwa menjalani sidang beragendakan pledoi atau pembelaan terdakwa. Pada sidang tersebut, terdakwa melalui pengacaranya meminta untuk dibebaskan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue menuntut ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat dan lima terdakwa lainnya 1,6 tahun penjara terkait kasus perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2019.
Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh JPU Kejari Simeulue, Ully Fadil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Rabu, 17 Mei 2023. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sadri didampingi oleh R. Dedy Haryanto dan Deny Syahputra.
Adapun masing-masing terdakwa dari kasus tersebut yaitu Murniati selaku Ketua DPRK Simeulue masa jabatan 2014-2019, Irawan Rudiono dan Poni Harjo selaku anggota DPRK. Sementara Astamudin selaku Sekretaris Dewan, Mas Etika Putra selaku Kabag Administrasi DPRK, dan Ridwan selaku Bendahara Pengeluaran.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Nomor: 25 /LHP/XXI/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Negara/daerah atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah pada Sekretariat DPRK Simeulue tahun anggaran 2019, perbuatan yang dilakukan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar.
Dalam persidangan, JPU mengatakan keenam terdakwa terbukti bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
"Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan penjara, dan diperintahkan untuk ditahan," kata JPU.
Tidak hanya itu, keenam terdakwa juga dibebani untuk membayar denda sebesar Rp. 200 juta dengan subsidair dua bulan kurangan penjara. Sementara itu, terkhusus untuk terdakwa Murniati dikenakan membayar sisa Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 574 juta.
"Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka semua harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa, dan apabila harta benda tidak mencukupi maka akan dikenakan pidana selama sembilan bulan penjara," ucapnya.
Sidang dimulai pada pukul 14.19 WIB dan berakhir pukul 15.13 WIB, dan dipadati oleh sejumlah pengunjung sidang. Sementara itu,masing-masing para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa.
Mendengar tuntutan dari JPU tersebut para terdakwa dan PHnya akan melakukan nota pembelaan (pledoi). Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu, 24 Mei mendatang.
- Berkas Lima Tersangka Dugaan Korupsi RS Regional Aceh Tengah Sudah P21
- Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Cut Bul ke Polda Aceh
- Kejati Aceh Segera Limpahkan Kasus Beasiswa ke Pengadilan
