Fasilitasi Penyerahan Ambulans untuk Palestina, Teguh Sebut Pernyataan Perdana Menteri Israel Momentum Emas Perdamaian

Dari kiri ke kanan: Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Dubes Palestina Zuhair Al Shun, Ketua GNPF Ulama OKU Alikhan Ibrahim, dan tokoh masyarakat OKU di Jakarta Usman Rizal. Foto: ist.
Dari kiri ke kanan: Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Dubes Palestina Zuhair Al Shun, Ketua GNPF Ulama OKU Alikhan Ibrahim, dan tokoh masyarakat OKU di Jakarta Usman Rizal. Foto: ist.

Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim menyerahkan ambulans kepada Dubes Palestina Zuhair Al Shun. Penyerahan itu difasilitasi oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santosa.


Sejumlah tokoh masyarakat OKU ikut hadir dalam penyerahan bantuan ambulans itu. Di antaranya, Mustahiruls Kohar, Dimpu Siburian, Elvis Rahman, Rama Fitrah, Muchtar, Marhum, dan Usman Rizal.


GNPF Ulama OKU meminta bantuan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah untuk memfasilitasi penyerahan bantuan karena Teguh Santosa dianggap memiliki jaringan yang luas dengan berbagai kedutaan besar negara sahabat di Jakarta.

"Penjajahan Israel terhadap Palestina perlu segera diakhiri, kekerasan terhadap bangsa Palestina perlu segera dihentikan," kata Teguh Santosa, usai memfasilitasi penyerahan bantuan ambulans untuk Kedutaan Palestina dari masyarakat muslim Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, kemarin.

Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, menawarkan pendekatan baru dari sisi pemerintah Israel. Teguh berharap Yair Lapid dapat menyakinkan masyarakat Israel arti penting pengakuan kedaulatan negara Palestina dan penghentian kekerasan terhadap masyarakat Palestina.

Sementara itu, Yair Lapid mengaku sedang mencari solusi dua negara memberikan kepastian keamanan dan stabilitas ekonomi bagi Israel. Ini dianggap langkah untuk mengakhiri konflik dengan Palestina.

Yair Lapid mulai memimpin Israel sebagai perdana menteri sementara pada bulan Juli lalu, menyusul pembubaran pemerintahan koalisi yang dipimpin Naftali Bennett. Dalam pemerintahan yang dibubarkan itu Yair Lapid duduk sebagai Menteri Luar Negeri.

Pemilu berikutnya di Israel akan diselenggarakan pada 1 November mendatang. Pemilu itu akan memperebut 120 kursi Knesset.

Menurut dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, terlepas dari keraguan yang berkembang atas itikad Yair Lapid, solusi dua negara perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional.

“Mungkin sekali Yair Lapid memainkan kartu ini sebagai strategi menghadapi pemilu untuk membentuk pemerintahan permanen di Israel bulan November ini," kata Teguh.

Namun, kata dia, pernyataan Yair Lapid di Sidang Majelis Umum PBB adalah momentum emas yang dapat digunakan komunitas internasional untuk benar-benar mewujudkan perdamaian di kawasan. Teguh menggarisbawahi, kawasan yang kini menjadi sengketa antara Israel dan Palestina memiliki sejarah yang sangat panjang.

Relasi kedua bangsa, Arab dan Yahudi, di kawasan itu mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Ketegangan politik global yang tidak dapat dihindarkan juga ikut mewarnai relasi keduanya sehingga kekerasan menjadi unsur dominan di kawasan setidaknya dalam tujuh dekade terakhir.

“Pekerjaan rumah kita masih banyak," ujar Teguh.

Menurut Teguh, masyarakat internasional perlu membangun pandangan yang lebih konstruktif dalam melihat konflik Israel-Palestina. Mengesampingkan sentimen sektarian, serta mengedepankan prinsip demokrasi yang menawarkan perdamaian dan memutus kekerasan, juga perlindungan HAM dan penegakan hukum yang pasti.

Solusi dua negara untuk mengakhiri kekerasan dan penjajahan Israel atas Palestina semakin populer belakangan ini, terutama setelah tahun lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan dukungannya diikuti pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan empat negara Arab-Muslim, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.