Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda evaluasi kinerja dan capaian kerja KPK tahun 2022 serta rencana kerja di tahun 2023.
- Firli Bahuri Sebut Koruptor sebagai Pengkhianat Pancasila
- Pada ASEAN-PAC, KPK Berbagi Strategi Pendidikan untuk Tingkatkan Pelibatan Publik
- Datangi Novel, Salsabila: Jika Berjuang untuk KPK Jangan Pakai Isu Rendahan
Baca Juga
Dalam rapat kerja bersama tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan tentang penanganan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe tidak mudah. Namun, orang nomor satu di KPK ini menegaskan, KPK bebas dari kepentingan politik manapun saat melakukan penegakan hukum terhadap Lukas Enembe.
“Penanganan perkara Lukas Enembe kita memang menghadapi suatu kendala yang cukup besar,” kata Firli di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 9 Februari 2023
Firli mengatakan kendala besar itu bukan tentang penegakan hukumnya tetapi setidaknya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara secara proporsional. Kemudian, kendala saat KPK hendak menjunjung tinggi HAM dan menjamin keselamatan jiwa seseorang.
“Karena sesungguhnya keselamatan jiwa adalah hukun tertinggi salus populi suprema lex esto. Dan KPK juga sangat menjamin dan ingin menjaga Papua dalam keadaan aman, nyaman, dan damai,” kata Firli Bahuri seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
- Firli Bahuri Sebut Koruptor sebagai Pengkhianat Pancasila
- Pada ASEAN-PAC, KPK Berbagi Strategi Pendidikan untuk Tingkatkan Pelibatan Publik
- Perpanjangan Masa Jabatan Tepat untuk Perbaiki KPK
