Firli Tawarkan Empat Isu Prioritas Berantas Korupsi pada G2O ACWG

Firli Bahuri, saat menjadi pembicara pada rapat kedua G20 Anti-corruption Working Group (ACWG) di Bali. Foto: Ist.
Firli Bahuri, saat menjadi pembicara pada rapat kedua G20 Anti-corruption Working Group (ACWG) di Bali. Foto: Ist.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan sumber daya terbatas tidak boleh menjadi alasan terjadinya praktik korupsi. Setiap sumber daya, kata dia, harus digunakan secara efisien. 


"Begitu juga dana publik harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab," kata Firli Bahuri, saat menjadi pembicara pada rapat kedua G20 Anti-corruption Working Group (ACWG) di Bali, Selasa, 5 Juli 2022.

Dihadapan sejumlah delegasi dari beberapa negara, Firli meminta pejabat pemerintah harus meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan integritas yang baik di segala aspek dan juga di semua sektor pelayanan publik. "Semua pemangku kepentingan harus membantu membangun lingkungan yang berintegritas dengan mempromosikan nilai etika dan norma akuntabilitas," kata dia. 

Bahkan, kata Firli, pelaku bisnis sekalipun harus melawan praktek bisnis yang korup. "Singkatnya, kita masing-masing memiliki peran untuk mencegah dan membatasi korupsi," ujar Firli Bahuri.

Firli juga mengajak kepada semua komponen berkolaborasi dan bekerjasama satu dengan yang lain dalam perang besar. Yaitu perang melawan korupsi, karena menurutnya, tidak ada entitas yang bisa melakukan hal tersebut sendiri. 

“Perang besar melawan korupsi harus dilakukan dengan berkolaborasi dan bekerjasama. Tidak ada penabalan Superman atau Superhero dalam kerja - kerja melawan korupsi, yang ada adalah Super Tim,” ujar Firli Bahuri.

Pada kesemptan itu, dihadapan para delegasi ACWG, Firli mengatakan bahwa pihaknya mengangkat empat isu prioritas yang diharapkan dapat menjadi poin kesepakatan dari pertemuan tersebut.

Adapaun isu prioritas yang dimaksud yaitu pertama, peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Hasil akhir yang diharapkan dari isu  ini adalah Prinsip Tingkat Tinggi (HLP) tentang pentingnya Peningkatan Peran Audit dalam Penanggulangan Korupsi.

HLP ini akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20.

"Dengan adanya HLP ini, diharapkan akan mendorong dan memperkuat peran Lembaga audit publik maupun swasta, termasuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Firli Bahuri.

Pioritas kedua yaitu peningkatan pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat. Dimana hasil akhir yang diharapkan yaitu adanya contoh  sukses dan baik atas implementasi pelaksanaan partisipasi masyarakat serta model dan praktik pendidikan antikorupsi yang ideal.

“Dengan disepakatinya dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi yang dapat digunakan untuk Indonesia maupun negara G20 lainnya bahkan negara non G20," sebut Firli.

Lalu prioritas ketiga yaitu kerangka regulasi dan supervisi serta peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi. Hasil akhir yang diharapkan dari prioritas ini berupa contoh sukses untuk meningkatkan kesadaran dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Berikutnya prioritas keempat yaitu mitigasi resiko korupsi pada sektor energi terbarukan. Isu ini merupakan isu baru yang digagas oleh Indonesia. Dengan mulai dibahasnya pada ACWG diharapkan dapat membantu negara - negara yang sedang melakukan transisi energi, untuk memetakan potensi-potensi korupsi pada sektor energi terbarukan melalui studi kasus. 

"Diharapkan hal ini dapat meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan. Yang pada akhirnya dapat mendukung negara negara untuk mempercepat transisi energi," ujar Firli Bahuri.

Menurut Firli, selain pada empat prioritas tersebut, posisi kekuatan Indonesia di G20 tahun 2022 ini terletak pada laporan pertanggungjawaban yang berisi implementasi dari komitmen yang disepakati pada Presidensi sebelumnya. 

"Accountability report kali ini mengakomodir dua issue yaitu pemberantasan korupsi terkait bea cukai dan pemberantasan korupsi dalam sektor olah raga,” kata Firli.

Selanjutnya Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa G20 dibentuk setelah krisis keuangan 2008, dan ACWG diciptakan dengan tujuan memastikan tata kelola yang baik dan menjaga standar internasional terhadap korupsi, untuk sukses dalam misi ini.

"Saya ingin menyatakan kembali komitmen Indonesia untuk membatasi korupsi dan kerjasama kita di bawah G20 ACWG, untuk itu kita harus menguatkan dan meningkatkan kolaborasi," kata dia.

Sebagai penutup dalam pidato pada acara yang berlangsung berlangsung mulai hari ini, 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2022 mendatang, Firli mengatakan bahwa antikorupsi itu penting, terutama karena dunia saat ini masih menghadapi dampak krisis pandemi. Sehingga dengan demikian kebersamaan akan membuat semua pihak menjadi lebih kuat.

Sementara itu dalam keterangan pers kepada AJNN, Firli mengungkapkan bahwa selaku focal point G20 ACWG tahun 2022, KPK telah menyelenggarakan pertemuan pertama ACWG pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022. Pertemuan di Bali kali ini merupakan yang kedua, sedangkan pertemuan ketiga rencananya akan berlangsung pada bulan September 2022 mendatang.