Forkopimda Kabupaten Aceh Tengah mulai serius membahas penegakan hukum terhadap pemanfaatan dan pengiriman getah pinus keluar Provinsi Aceh secara ilegal. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil rakor yang dilaksanakan di Kantor Bupati Aceh Tengah.
- Keterlibatan Rektor Unila Dalam Kasus Korupsi Catatan Buruk bagi Dunia Pendidikan
- Polda Segera Limpahkan Kasus Penembakan Warga Aceh Besar yang Melibatkan Toke AW ke Kejaksaan
- Eksekutor Penembak Dua Warga di Aceh Besar Ditangkap
Baca Juga
"Forkopimda Aceh Tengah akan mendata konsesi pada setiap perusahaan, pengusaha, penderes, termasuk lahan getah pinus yang ada di Aceh Tengah untuk memudahkan _
mapping terhadap potensi pelanggaran hukum," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Mei 2022.
Selain itu, kata Sony, dalam rakor tersebut juga disepakati, Forkopimda Aceh Tengah akan membentuk tim penegakan hukum khusus terhadap pelaku pemanfaatan dan pengiriman getah pinus keluar Aceh secara ilegal.
Namun demikian, sebelum langkah hukum diterapkan, akan ada upaya preventif atau pencegahan yang bersifat informatif dan edukatif. Artinya, apabila upaya pencegahan juga tidak diindahkan, maka akan dilakukan penindakan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku.
Sony mengimbau, para petani getah pinus tidak menjual getah pinus selain ke pabrik yang sudah memiliki izin oleh Pemerintah Aceh, misalnya PT Jaya Media Internusa di Takengon dan PT Kencana Hijau Bina lestari di Gayo Luwes. Dengan adanya komitmen bersama antar pihak terkait, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.
"Kami mohon kerja sama semua instansi terkait dan masyarakat untuk sama-sama menghentikan kejahatan penyelundupan hasil bumi Aceh. Karena itu merupakan salah satu PAD Provinsi Aceh," kata Sony. 
- JPU Ajukan Banding atas Vonis Ringan Kasus Redistribusi Sertifikasi Tanah Aceh Jaya
- Nekat Jual Narkoba, Pasangan Suami Istri di Nagan Raya Ditangkap Polisi
- Sidang Gugatan Politisi Senior PPP Murhaban Makam Kembali Ditunda
