Gde Siriana: Pemerintah Takut Islamnya, Mau Uangnya

Diskusi Tanya Jawab Cak Ulung di RMOL.ID. Foto: Elza Putri Lestari.
Diskusi Tanya Jawab Cak Ulung di RMOL.ID. Foto: Elza Putri Lestari.

Gerakan Nasional Wakaf Tunai yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dinilai bakal memunculkan resistensi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini dalam mengelola keuangan negara.


"Tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf, dalam diskusi virtual dengan tema 'Polemik Wakaf Uang' yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 28 Januari 2021.

Siriana mengatakan pemerintah saat ini sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Di saat yang sama, terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dampak dari kebijakan yang salah. 

Resistensi terhadap rencana pemerintah menggarap dana wakaf tunai ini juga bakal diperburuk dengan sikap pemerintah yang terkesan takut terhadap umat Islam. Namun di saat yang sama, pemerintah berharap umat Islam mau membantu dari sisi keuangan. 

Kesan ini juga semakin terlihat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan pers terkait rencana wakaf tunai ini dengan mengenakan jilbab. Padahal dalam pergaulan sehari-hari, Sri Mulyani tidak mengenakan jilbab.

Hal ini, kata Siriana, memperburuk citra pemerintah. Sri Mulyani, kata Siriana, mirip artis yang mengubah penampilan menjelang Ramadan atau lebaran. “Saya kira ini juga pola komunikasi yang salah," kata Siriana.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Komisi XI, Amir Uskara, mengatakan gerakan ini merupakan upaya pemerintah mencari sumber pendanaan selain yang sudah ada selama ini. Amir mengatakan selama ini penerimaan pajak tidak maksimal.

“Sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Maka sumber pendanaan wakaf ini dapat memberi sumbangsih besar bagi pengelolaan keuangan negara untuk kebutuhan pembangunan,” kata Amir. 

Amir mengatakan di negara-negara lainnya, penggunaan uang wakaf adalah hal lazim. Terutama untuk membiayai kegiatan infrastruktur. Namun DPR, kata Amir, belum berencana membahas skema wakaf ini dalam struktur penerimaan negara karena tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. 

Dana wakaf tunai ini memiliki potensi sekitar Rp 200 triliun. Badan Wakaf Indonesia menyebut potensi wakaf uang tiap tahun mencapai Rp 188 triliun. Sementara potensi aset wakaf menyentuh angka Rp 2.000 triliun. Gerakan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini dikritik karena kondisi keuangan negara yang kritis akibat utang menumpuk. 

Saat ini utang Indonesia mencapai Rp 5.910 triliun. Masyarakat juga khawatir wakaf uang yang terkumpul dikorupsi, seperti dana masyarakat yang dihimpun di PT Jiwasraya, PT Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan.