Pembangunan ibu kota negara baru dinilai tidak relevan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Terlebih undang-undang IKN masih berupa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) dan belum final.
"Saya melihatnya ada kepentingan short term untuk angkat lagi isu ibu kota baru ini," ujar Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu 31 Maret 2021).
Adapun pemerintah saat ini mengaku siap membangun kantor kepresidenan RI atau istana negara di IKN, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Bahkan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan peletakan batu pertama atau ground breaking istana negara di IKN baru akan dimulai tahun ini.
Gde Siriana menduga kembali dibahasnya IKN baru sengaja digulirkan untuk menaikkan harga properti di kawasan IKN baru. Sejak awal pembahasan hingga penentuan lokasi IKN baru di Kalimantan Timur, harga properti milik pengembang besar langsung laku keras.
"Harga tanah dan properti naik dan cepat terjual. Kemudian isu IKN melemah, pasar ragu ini jadi atau enggak, tentu harga properti bisa turun lagi," kata Gde. "Jika sekarang akan dilakukan ground breaking istana negara, tentu properti di sana naik lagi."
Kenaikan ini jelas menguntungkan para pemilik tanah. Tanah itu bisa dijadikan agunan atau kolateral untuk dapatkan kredit dari bank.
Namun demikian, rencana peletakan batu pertama diyakininya belum menjamin pembangunan IKN baru akan terealisasi. Ia pun mengingatkan Joko Widodo pernah gagal, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, membangun monorail meski sudah ground breaking.
"Padahal saat itu sudah melibatkan BUMN Adhi Karya. Jadi jika isu IKN baru ini masih jauh dari feasible dan relevansinya dengan situasi sekarang, ini sangat mungkin ada tujuan lainnya dalam jangka pendek," kata Gde. 
- Ibu Kota Nusantara dan 118 Merdeka Tower
- Ganjar, Geopolitik dan Hankam
- Ibukota Negara Model People-Driven
