Gelar Unjuk Rasa, APAM Nilai Kinerja DPR Aceh dan Gubernur Aceh Buruk

Massa APAM berunjuk rasa mengkritik kinerja eksekutif dan legislatif Aceh di Gedung Parlemen Aceh. Foto: Irfan Habibi.
Massa APAM berunjuk rasa mengkritik kinerja eksekutif dan legislatif Aceh di Gedung Parlemen Aceh. Foto: Irfan Habibi.

Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Parlemen Aceh. Mereka mengkritik kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh. Mereka bahkan menilai eksekutif dan legislatif bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan pribadi masing-masing.


"DPR Aceh dan gubernur hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Mereka mengabaikan kepentingan masyarakat Aceh. Kinerja mereka benar-benar buruk," kata koordinator lapangan APAM, Maulida Aryandi, saat orasi, Rabu, 24 Februari 2021. 

Menurut Aryandi, DPR Aceh terlalu sibuk mengurus anggaran pokok pikiran. Sedangkan Gubernur Aceh sibuk mengurus proyek tahun jamak. Eksekutif dan legislatif saat ini, kata Aryandi, lebih mementingkan pribadi dan kelompak ketimbang memikirkan nasib rakyat Aceh yang semakin miskin. 

Aryandi menilai status Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra bukan hak yang mengejutkan. Hal ini terlihat dari keputusan-keputusan dan sikap eksekutif dan legislatif yang jauh dari memperhatikan kesejahteraan rakyat Aceh.

Program rumah duafa, kata Aryandi, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah malah tak kunjung dibangun. Bahkan jumlah rumah yang dibangun jauh dari target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi visi dan misi pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. 

Aryandi mengatakan DPR Aceh seharunya juga mendorong agar lowongan wakil gubernur segera diisi. Dia melihat polemik wakil gubernur ini tidak sungguh-sungguh dituntaskan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh. Aryandi mengatakan DPR Aceh tidak bermufakat dengan Gubernur Aceh demi kepentingan pribadi masing-masing. 

Dalam aksi itu, APAM meminta pihak Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut pengelolaan dana penanganan Covid-19 di Aceh. Karena anggaran refocusing yang cukup besar seperti hanya untuk kroni-kroni, sementara penanganan Covid-19 amburadul. 

Aryandi juga mengatakan sedangakan untuk dayah-dayah yang sangat membutuhkan dana justru disunat dengan alasan refocusing. DPR Aceh, kata dia, terbukti hanya membela kepentingan pribadi dan kelompoknya.

"Setelah dana pokir mereka diterima oleh Gubernur, mereka diam soal hak interpelasi dan angket. DPR Aceh bahkan tidak peduli dengan jabatan wagub Aceh. Hari ini kami sadarkan rakyat Aceh bahwa di DPR Aceh tak lebih hanya tikus-tikus APBA," kata Aryandi.