Gerak Aceh Barat Minta Dukungan Komisi III DPR RI Atasi Pencemaran Batubara di Pantai Nagan Raya

Tongkang pengangkut batubara milik PT Adhi Guna Putera. Foto: dok.
Tongkang pengangkut batubara milik PT Adhi Guna Putera. Foto: dok.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, menyurati Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka meminta DPR untuk mempertanyakan aparat negara yang diduga mengabaikan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan penambangan batubara, PT Adhi Guna Putera.


“Kami mendapati bahwa tidak ada upaya dari aparatur negara untuk menindak dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan batubara di perairan Aceh oleh PT Adhi Guna Putera,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2021.

Gerak Aceh Barat memperkirakan tumpahan batubara dari sebuah tongkang pengangkut batuara di perairan Aceh itu mencapai 1.500 metrik ton. Hingga saat ini, kata Edy, pantai itu masih tercemar batubara yang tidak tuntas dibersihkan. 

Padahal, kata Edy, perusahaan bertanggung jawab untuk membersihkan bongkahan batubara di pinggir pantai dan perairan laut selambat-lambatnya akhir September tahun lalu.

Adhi Guna Putera adalah perusahaan yang membawa batubara untuk disuplai ke PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 dan 2 Nagan Raya. Semetara tongkang Sun Lion V itu terdampar di pesisir pantai Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, pada 28 Juli 2020. 

Edy, dalam surat itu, mengatakan bahwa instansi terkait tidak serius mengatasi tumpahan batubara itu. Jika tidak ditindak, kata Edy, peristiwa sejenis akan terus berulang. Termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Edy juga berharap agar Nazaruddin Dek Gam, anggota Komisi III asal Aceh, mendorong instansi terkait agar pantai itu dapat segera dibersihkan dan perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan ini dapat ditindak. 

“Harus ada supervisi dan penegakan hukum terhadap aktifitas yang jelas merugikan keuangan negara dan menghancurkan lingkungan,” kata Edy.