Gerak Aceh Dukung Langkah Kejati Usut Tuntas Kasus Peremajaan Sawit Rakyat 

Ilustrasi. Foto: ist
Ilustrasi. Foto: ist

Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh, Askhalani bin Muhammad Amin, mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengusut tuntas dugaan korupsi program peremajaan sawit di Aceh. Askhalani mengatakan program ini diselewengkan oleh sejumlah orang untuk memperkaya diri sendiri.


“Dugaan bahwa sebagian program PSR dipakai untuk mengeruk keuntungan pribadi sangat memprihatinkan. Kejaksaan harus bertindak mengungkap dan memenjarakan orang-orang yang melakukan praktik culas ini,” kata Askhalani kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 17 Juni 2021.

Askhalani menegaskan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang menghambat aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum atas dugaan dan fakta-fakta adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Atas dasar tersebut, Askhalani mengatakan apa yang disampaikan oleh asosiasi yang mengurus soal sawit ini bertentangan dengan hukum dan barang siapa yang merintangi atau menghambat proses hukum maka dapat diancam pidana.

Merujuk pada fakta tersebut berdasarkan UU NO 31 TAHUN 1999 dalam pasal 21 menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara..."

Askhalani meminta asosiasi yang ada menjadi garda terdepan untuk mendukung penegakan hukum, karena apa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh bukan ancaman terhadap rakyat. Langkah itu merupakan cara untuk melindungi rakyat dari para perampok uang negara. 

“Lembaga-lembaga asosiasi seharusnya menjadi garda terdepan untuk mendukung penegakan hukum,” kata Askhalani.

Penulis: Adi Kurniawan