Muttaqin pengurus dan aktivis GPS (Gerakan Pemuda Shubuh) mempertanyakan kinerja para birokrat di Aceh sebagai roda penggerak kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pimpinan Aceh. Dia juga meminta pihak yang bertanggung jawab atas hal ini mundur.
- Pemerintah Harus Objektif Pilih Plt Kepala Daerah
- AHY: Hak Rakyat Dirampas Jika Dilaksanak Pemilu Pakai Sistem Proporsional Tertutup
- Perlindungan terhadap Pekerja Perikanan Masih Diabaikan
Baca Juga
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh kembali mengeluarkan angka kemiskinan di Aceh. Angka tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk kemiskinan, yakni 19 ribu orang per bulan September 2020.
Peningkatan angka tersebut menempatkan Provinsi serambi mekkah menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan angka persentasi mencapai 15 ,46 persen. Sekretaris Daerah sebagai pemimpin birokrasi juga mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik alasan kenapa Aceh masih menjadi Provinsi termiskin di Sumatera.
"Dari setiap kebijakan yang telah dibuat, birokrasi adalah mesin dalam menjalankan dan mengaplikasikan kebijakan tersebut, jika ada kebijakan yang selanjutnya gagal dalam pelaksanaan maka bisa dipaatikan kinerja birokrasi tersebut tidak berjalan maksimal,” kata Muttaqin dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.
Mutaqin mengatakan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah harus menjelaskan dan memberi informasi kepada masyarakat terkait "Predikat Daerah Termiskin", sehinga predikat tersebut tidak diarahkan kesalahannya pada satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Di sisi lain, Taqwallah sangat getol melakukan inspeksi-inspeksi dan rapat-rapat terhadap bawahan. Akan tetapi setiap gerakan tersebut tidak memiliki ouput dan income jelas guna memaksimalkan jalannya birokrasi.
Belum lagi, kata Muttaqin, laporan dan keluhan dari beberapa ASN mengatakan cara kinerja Sekda terlalu banyak memberikan tekanan-tekanan terhadap bawahan. Roda birokrasi berjalan didasari oleh ketakutan sehingga nuansa kinerja birokrasi jauh dari rasa kesegaran.
“Oleh sebab itu, Kami meminta agar Gubernur Aceh mengevaluasi kembali kinerja Birokrasi Aceh yang dalam hal ini dijabati oleh Sekda Aceh, Taqwallah. Hal tersebut dianggap penting guna untuk mewujudkan Aceh Hebat,” kata Taqwallah. 
- Ditetapkan Bawaslu, Ini Lima Nama Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Aceh
- Pemilu 2024 Terancam Gagal
- Moeldoko Dekat dengan SBY, Tapi Lebih Dekat dengan Jokowi
