Gubernur Nova akan Perjuangkan Keberlanjutan Tenaga Kontrak di Aceh

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022, di Bali. Foto: Humas Pemerintah Aceh.
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022, di Bali. Foto: Humas Pemerintah Aceh.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, terus berupaya mempertahankan keberadaan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu sebagai bentuk perhatian bagi keberadaan ribuan tenaga kontrak di Aceh.


Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto menyebutkan, upaya terbaru Gubernur Nova terkait memperjuangkan keberadaan tenaga kontrak dilakukan saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022. Kegiatan itu digelar di  Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa, 10 Mei 2022.

"Dalam rapat tersebut Pak Gubernur menyampaikan, terkait dengan penghapusan tenaga kontrak pada pemerintah daerah yang wewenangnya di bawah  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar ditemukan solusi lain yang tidak merugikan para tenaga kontrak," kata Iswanto.

Upaya itu, kata Iswanto, dilakukan Gubernur lantaran jumlah tenaga kontrak di Aceh cukup besar, yaitu sekitar 20 ribu orang. Jika keberadaan mereka dihapus dikhawatirkan akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh.

Iswanto menjelaskan, upaya Gubernur Nova memperjuangkan keberadaan tenaga kontrak telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dalam banyak forum rapat pimpinan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Gubernur disebut telah memerintahkan agar ditemukan solusi terkait nasib tenaga kontrak.

"Dalam beberapa kesempatan sebelumnya Pak Gubernur juga telah memerintahkan kepala SKPA terkait, seperti Kepala Badan Kepegawaian Aceh dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh agar segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung perpanjangan ini dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dijkarta," kata Iswanto.