Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, mengikuti peluncuran sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021.
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- Pemerintah Aceh Pastikan akan Tetap Gelar Pawai Takbir Keliling Idul Fitri 1445 H
Baca Juga
Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan Badab Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kegiatan itu juga diikuti seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, kemarin. Selain itu, juga diikuti Asisten III, Inspektur Aceh, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKA, Kepala Bappeda, Kepala DPMG, Kepala Biro PJB, Kepala Biro Tapem dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan pentingnya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai tujuan negara. Kepala daerah, kata dia, bisa memastikan kepastian dan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan.
"Karena sesungguhnya, politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional," kata Firli.
Firli menjelaskan para kepala daerah memiliki tanggung jawab dan berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Sebab, kata dia, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
Terlebih, kata Firli, di musim pandemi seperti sekarang ini. Untuk itu, Firli meminta agar kepala daerah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Sebelumnya, pada rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah di Aceh yang dihadiri langsung Firli Bahuri pada pertengahan Maret lalu, Gubernur Nova mengatakan Pemerintah Aceh menargetkan monitoring center for prevention (MCP) atau pusat pemantauan pencegahan korupsi 2021 sebesar 80,15 persen.
Nova berharap adanya bimbingan dari KPK. "Secara agregat, komitmen capaian MCP 2020 sebesar 50 persen atau kategori kuning. Kita harapkan target MCP 2021 bisa tercapai 80,32 persen atau kategori hijau, karenanya kita butuh bimbingan dari KPK," kata Nova.
Sementara untuk kabupaten/kota, kaga Nova, menargetkan MCP di atas 70 persen. Bahkan, kata dia, Aceh Utara dan Aceh Tengah lebih optimis dengan menargetkan MCP tahun ini hingga level 100 persen.
Nova mengatakan komitmen target MCP Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah pada 2021 sudah ditandatangani oleh Sekda Aceh dan Sekda dari 23 kabupaten/kota se Aceh pada 18 Maret 2021 lalu. Nova mengharapkan adanya ksi konkrit dari pemerintahan kabupaten/kota se Aceh untuk menggapai target yang telah ditentukan.
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- Pemerintah Aceh Pastikan akan Tetap Gelar Pawai Takbir Keliling Idul Fitri 1445 H
