Gugatan perdata Partai Berkarya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan disidangkan untuk pertama kalinya pada hari ini, Senin, 17 April 2023, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
- Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024
- Pasangan AMIN Hormati Sikap NasDem soal Hasil Pemilu 2024
- Pemerintah Pusat Diminta Kembalikan Emas Monas ke Aceh
Baca Juga
Berdasarkan jadwal sidang yang diunggah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang perdana perkara Partai Berkarya digelar di Ruang Sidang Soebekti 2, PN Jakpus, Jalan Bungur Besar, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin, 17 April 2023.
Dalam catatan PN Jakpus, gugatan perdata Partai Berkarya merupakan permohonan kedua dari parpol yang tidak lolos tahapan verifikasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.
PN Jakpus meregistrasi permohonan gugatan perdata Partai Berkarya sebagai Perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dengan jenis perkara Perbuatan Melawan Hukum. Dalam petitumnya, Partai Berkarya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh KPU dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024, yang menyatakan tidak meloloskan Partai Berkarya.
“Menyatakan Tergugat (KPU) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata," begitu bunyi petitum Partai Berkarya yang dikutip Redaksi Kantor Berita Politik RMOL.
Maka dari itu, Partai Berkarya meminta kepada PN Jakpus untuk mengabulkan gugatannya terhadap KPU, dan menjadikannya sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.
Namun agar permintaannya itu dapat direalisasi, Partai Berkarya juga meminta kepada Majelis Hakim PN Jakpus mengabulkan poin petitumnya yang lain. Yaitu mengulang proses awal seleksi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 sesuai mekanisme yang berlaku.
- Pakar Hukum: Pilpres Ulang Bukan Hal yang Rumit
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
- Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024
