Di tengah keinginan Presiden Joko Widodo meningkatkan sumber daya manusia (SDM), para pendidik di Madura justru harus hidup jauh dari kata cukup. Guru-guru yang mengajar di sekolah swasta di Madura ternyata menerima honor jauh di bawah besaran UMK setempat.
Hal ini terungkap saat anggota DPRD Jawa Timur, Mathur Husyairi, turun ke lapangan di Desa Pakandangan, Kecamatan Belutoh, Kabupaten Sumenep. UMK di Madura berkisar Rp 1,9 juta. Sedangkan para guru-guru yang menerima gaji berdasarkan SK Sukwan hanya menerima Rp 300 ribu hingga Rp 900 ribu.
"Guru yang ada mulai tingkat MI hingga MA atau SMA dan SMK,” kata Mathur seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Kamis, 4 Maret 2021.
Politikus asal Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, untuk guru SMA/SMK yang mendapatkan SK Gubernur Jatim sedikit lebih baik. Gaji mereka dinaikkan dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,2 juta.
"Ini yang mendapatkan SK Gubernur. Yang kita pikirkan yang tidak mendapat SK. Ini jauh lebih banyak jumlahnya," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, kesejahteraan guru di pedalaman terutama sekolah swasta sangat butuh perhatian.
Ia menilai harus ada kolaborasi antara empat Pemkab di Madura dan Pemprov Jatim untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan. Salah satu upaya adalah mendata ulang guru-guru swasta.
"Kenapa dengan orang yang mengorbankan waktunya untuk mendidik anak bangsa tidak diopeni (diperhatikan, red). ini sesuatu cara berpikir yang salah," kata Mathur.
Tak hanya kesejahteraan guru, selama ini alokasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dianggarkan Pemprov Jatim juga masih jauh dari harapan kalangan penyelenggara pendidikan.
Alokasi per tahun hanya dianggarkan Rp 2,3 juta sampai Rp 2,5 juta tiap murid. Idealnya setiap murid dialokasikan dana sebesar Rp 3,5 juta. 
- Lantik 233 ASN Jabatan Fungsional Guru, Ini Pesan Pj Sekdako Banda Aceh
- Guru Tak Merdeka di Republik Nasib?
- OJK Sebut Pengguna Pinjol Terbanyak di Aceh adalah Guru
