Harga Beras

Ilustrasi. Foto: ist.
Ilustrasi. Foto: ist.

KEPALA Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, serta Harga Eceran Tertinggi (HET) beras (15 Maret 2023 pukul 15.50 WIB). Kenaikan harga beras tersebut guna memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi petani dan melindungi konsumen beras di Indonesia.

Semula Permendag 24/2020 menetapkan HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani sebesar Rp 4200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp 4250/kg. HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani sebesar Rp 5250/kg dan sebesar Rp 5250/kg di tingkat penggilingan.

Kemudian HPP beras di gudang Bulog untuk beras cadangan pemerintah (BCP) seharga Rp 8300/kg. Selanjutnya HET berdasarkan perbedaan zona ditetapkan untuk beras kualitas medium seharga Rp 9450/kg hingga Rp 10250/kg dan beras kualitas premium seharga Rp 12800/kg hingga Rp 13600/kg.

Selanjutnya, HPP dari GKP di tingkat petani oleh Bapanas dinaikkan menjadi Rp 5000/kg dan sebesar Rp 5100/kg di tingkat penggilingan. Kemudian GKG ditetapkan sebesar Rp 6200/kg di tingkat penggilingan dan Rp 9950/kg di tingkat Gudang Bulog untuk BCP.

HET oleh Bapanas dinaikkan menjadi Rp 10900/kg hingga Rp 11800/kg untuk beras medium pada zona I hingg zona III. HET beras kualitas preium ditetapkan seharga Rp 13900/kg hingga Rp 14800/kg.

Artinya, pemerintah memberlakukan kebijakan harga beras yang sengaja naik tinggi. Harga GKP tingkat petani dinaikkan Rp 800/kg dan Rp 950/kg untuk GKG. Penggilingan menikmati kebijakan kenaikan harga GKP sebesar Rp 750/kg dan GKG sebesar Rp 950/kg.

HPP BCP Bulog naik Rp 1650/kg. Konsumen beras kualitas medium menikmati kenaikan harga sebesar Rp 1100/kg hingga Rp 1200/kg.

Maknanya, sesungguhnya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan petani untuk menaikkan pendapatan petani tidaklah mengalami banyak perubahan. HPP sebagaimana rumus tani tetap saja “membelenggu” kesejahteraan petani, sekalipun HPP telah dinaikkan. Demikian pula “(bukan)” kebijakan perlindungan terhadap konsumen beras.

Mengapa demikian? Selain kebijakan harga beras mendekati tahun politik untuk potensi menaikkan perolehan suara voters, kemudian persoalan ekonomi perberasan sesungguhnya harga beras naik berpotensi berhubungan erat dengan menurunnya volume stok beras di pasar induk Cipinang Jakarta, yang stok beras lebih rendah sekitar 30 persen dibandingkan tahun 2022.

Hal itu sekalipun beras telah dipasok Bulog sebesar 40 persen dan pengiriman beras dari daerah sentra produksi beras ke DKI Jakarta telah terlaporkan sebesar 54,21 persen. Sebab, perkembangan stok beras dan harga beras di pasar induk Cipinang Jakarta Timur masih menjadi indikator perkembangan beras di Indonesia, sehingga  menantang ketepatan prediksi neraca beras.

| Peneliti Indef dan Pengajar Universitas Mercu Buana.