Ihwal Rohingya, Pemerintah Aceh Diminta Berkoordinasi dengan Kementerian Terkait

Anggota DPR Aceh, Tantawi. Foto: ist.
Anggota DPR Aceh, Tantawi. Foto: ist.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tantawi, mengatakan Pemerintah Aceh perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk penanganan pengungsi etnis Rohingya di Aceh Utara.


Tantawi menyebutkan, beberapa waktu lalu terjadi dua kali pendaratan perahu yang mengangkut ratusan imigran gelap asal Rohingya. Mereka mendarat di pantai Kecamatan Muara Batu dan Dewantara, Aceh Utara.

Pada gelombang pertama, kata Tantawi, mendarat sebanyak 110 orang pengungsi Rohingya dan tidak lama kemudian mendarat lagi 119 orang. 

"Mereka itu tidak ada pelayanan dari pemerintah," kata Tantawi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 25 November 2022.

Menurut Tantawi, ratusan manusia perahu yang mendarat di Aceh Utara itu terdapat banyak anak-anak, perempuan hingga orang dewasa yang membutuhkan penanganan.

"Jika pengungsi ini tidak bisa kita bantu maka Pemerintah Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mereka dipindahkan dari Aceh atau dikembalikan ke kampung halamannya," ujar 

Dia mengatakan, penanganan pengungsi Rohingya harus menjadi perhatian bersama semua pihak, baik di Aceh, pemerintah pusat hingga organisasi internasional yang mengurusi pengungsi.

"Saya pikir ini menjadi PR bagi kita semua, apabila kita tidak bisa bantu maka ini kita lepaskan kepada pemerintah pusat," katanya.

Dalam berita sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara disebutkan telah berupaya menangani dengan baik pengungsi Rohingya yang terdampar sejak 10 hari yang lalu di pantai di Kecamatan Muara Batu dan Dewantara. 

"Pemerintah juga telah mengupayakan agar mereka hidup yang layak dan diberikan pelayanan kesehatan baik orang tua maupun anak-anak," kata Kepala Bagian Humas Hamdani kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 25 November 2022.

Menurut Hamdani, Pemkab Aceh Utara juga telah berkoordinasi dengan lembaga IOM dan UNHCR untuk kejelasan penanganan dan relokasi selanjutnya.

"Saat ini, para pengungsi itu telah ditampung di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara di seberang kantor Bupati," ungkap Hamdani.

Di sisi lain, kata Hamdani, Pemkab Aceh Utara saat ini juga sedang fokus pada penanganan pemulihan dan rehab rekon pasca banjir. Karena hampir 80 persen wilayah Kabupaten Aceh Utara terkena imbas banjir.

"Maka itu, kami berharap pihak lain dan lembaga internasional memberikan kejelasan terhadap penanganan pengungsi etnis Rohingya ini," ujar Hamdani.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, menilai pemerintah tidak tegas dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Aceh utara. Seharusnya, penanganan pengungsi, berbasis kemanusiaan melalui penampungan sementara yang nyata dan tindakan lain di atas urgensi nilai-nilai kemanusiaan.

"Kami takut tindakan ini akan menggiring opini publik bahwa saat ini sedang terjadi aksi penelantaran terhadap para mengungsi. Padahal ini semestinya mengetuk sisi-sisi kemanusiaan kita semua," kata Azharul Husna kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 25 November 2022.

Husna mengatakan pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa pengungsi Rohingya di Aceh Utara terpaksa dipindahkan oleh warga ke kantor Bupati setempat. Pemindahan dilakukan karena para pengungsi tersebut tidak kunjung dipindahkan dari balai desa setempat ke lokasi penampungan.

"Pemindahan itu dilakukan warga dengan cara melangsir ratusan pengungsi itu dengan truk berkapasitas besar ke halaman Kantor Bupati pada kamis malam," ujar Husna 

Sebelumnya menurut Husna, ada 110 pengungsi etnis Rohingnya yang menempati balai desa di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Lebih lanjut Husna mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 tahun 2016, terutama pada pasal 24 ayat 2 dan ayat 3, ditekankan bahwa dalam situasi tempat penampungan belum tersedia, maka para pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara dengan ketetapan Bupati atau Wali Kota.

Husna berharap pemerintah setempat segera mengambil langkah-langkah terkait dan menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang berkonsentrasi dengan isu ini. "Jangan biarkan para pengungsi tinggal dan tidur hanya beratapkan langit," ujar dia.