KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berterima kasih dan mengapresiasi langkah aksa Agung ST Burhanuddin yang memberikan sumber daya manusia (SDM) terbaik kepada lembaga ini untuk mempercepat dan menguatkan agenda pemberantasan korupsi. KPK menerima personil baru dari Kejaksaan sejumlah 55 pegawai.
Mereka ditempatkan di sejumlah unit kerja KPK, seperti Direktorat Penuntutan, Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Inspektorat, serta di Sekretariat Dewan Pengawas. Menyitir pesan Jaksa Agung,kehadiran 55 jaksa ini merupakan energi baru pemberantasan korupsi untuk kawah candradimuka, yang dengan pengalamannya dapat memperkaya pelaksanaan tugas di KPK.
Ada 4 besar persoalan kebangsaan yang harus diselesaikan secara bersama yaitu, Korupsi, Bencana Alam, Terorisme dan Radikalisme, serta Narkotika. Sudah tidak perlu diragukan lagi keluhuran bangsa dan negara dalam menanggapi bencana alam. Pada isu terorisme, radikalisme, dan narkotika masyarakat dan pemerintah telah berposisi siap siaga melindungi keluarga dan memerangi paparan serta sebarannya.
Tetapi pada masalah korupsi tampaknya, kita semua masih kelu. Belum satu barisan perjuangan dan sulit berkomitmen. Karenanya diperlukan membangun budaya Antikorupsi, sehingga satu suara bisa membuka sebuah kasus, satu keberanian bisa membongkar serangkaian kejahatan, dan satu kejujuran bisa menutup kesempatan pencurian uang rakyat.
Pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang tidak akan pernah tuntas. Banyak orang menduga sistem politik yang ada menstimulasi korupsi, tapi apakah ada keinginan untuk melakukan perbaikan sistem politik? Terutama internalisasi sikap antikorupsi dari partai politik sebagai pohon kekuasaan.
Guna melakukan internalisasi nilai antikorupsi tersebut, KPK mengumpulkan 20 sekretaris jenderal partai politik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut merupakan agenda sosialisasi program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pada 18 Mei 2022.
Tidak hanya berhenti di Sekjend Partai, sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan executive briefing bagi para ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum partai politik bertajuk. Kegiatan ini diberi tajuk, "Politik Cerdas Berintegritas Terpadu Tahun 2022". Progam ini merupakan bagian dari upaya KPK melakukan penguatan parpol dan penyelenggara pemilu dengan memberikan pembekalan antikorupsi untuk para pengurus parpol, baik di pusat maupun daerah.
Kita tidak boleh menyerah. Apalah kalah. Perubahan-perubahan sangat diperlukan sehingga budaya antikorupsi bisa diterima dan diterapkan sebagai “Pilihan Hidup Baru” seluruh elemen bangsa tanpa terstimulasi hasrat jahat yang tersistem.
Saya juga ingin menyampaikan bahwa penegakan hukum bukan persaingan dan pertikaian. Bukan pula tentang siapa yang lebih unggul atau lebih hebat. KPK tidak perlu pula kebakaran janggut, merasa ganjil, karena prestasi Kejaksaan RI.
Semua pihak memiliki tanggung jawab pemberantasan korupsi. KPK sungguh bersyukur karena pemberantasan korupsi itu berjalan efektif, sebab semua aparat penegak hukum akhirnya bisa bekerja sama. In harmonia progressio!. Mari memberantas korupsi secara harmoni. Itulah sejatinya pekerjaan aparat penegak hukum yang efektif ketika pemberantasan dikerjakan bersama-sama.
Apresiasi dari KPK untuk kinerja pemberantasan korupsi oleh rekan-rekan Kejaksaan RI, inilah yang KPK gelorakan dan sebut sebagai Orkestrasi Pemberantasan Korupsi. Semua kamar-kamar kekuasaan bekerja membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi.
Kalau saja semua kamar kekuasaan bekerja efektif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, maka saya sangat yakin korupsi bisa kita selesaikan dan indonesia bebas dari belitan praktik korupsi. Dengan demikian maka bangsa ini akan menikmati hasil besar yaitu terwujudnya tujuan negara.
| Penulis adalah Ketua Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Di Balik Serangan Berdarah Di Masjid Al-Aqsa
- Begini Kerepotan Indonesia Atasi Bullying
- Membandingkan Para Capres
