Pelaksana tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Abyadi Siregar, berharap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh meningkatkan kualitas layanan perizinan. Abyadi mengatakan kualitas itu sangat memengaruhi kepercayaan investor.
- Ombudsman Aceh Terima 432 Laporan
- Ombudsman Aceh Minta BPH Migas Jelaskan Dasar Pendistribusian BBM Subsidi
- Insentif Pegawai Menunggak Picu Buruknya Pelayanan di Pemerintah Kota Banda Aceh
Baca Juga
“Jika mereka percaya, saya pikir, seberapapun modal tidak jadi masalah bagi mereka untuk ditanamkan di Aceh,” kata Abyadi Siregar kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 8 Maret 2022.
Menurut Abyadi, DPMPTSP Aceh memiliki tugas berat. Satu di antaranya adalah meyakinkan investor bahwa Aceh merupakan daerah yang menjanjikan keuntungan dari investasi yang mereka lakukan.
Dinas ini, kata Abyadi, adalah etalase yang menunjukkan bahwa Aceh adalah daerah kondusif dan aman untuk berusaha. Hal ini, kata dia, tergambar dari layanan yang diberikan DMPTSP Aceh kepada siapa saja yang memerlukan layanan mereka.
Abyadi Siregar memberikan sejumlah catatan ihwal pembenahan yang harus dilakukan oleh DMPTSP. Salah satunya adalah penambahan jumlah loket layanan. Menurut dia, dua loket layanan di kantor itu belum cukup untuk memudahkan proses perizinan.
Hal lain yang perlu dibenahi adalah pengelolaan sistim informasi layanan publik. Abyadi Siregar berharap DMPTSP Aceh menyempurnakan sistem ini, baik secara manual maupun digital. Abyadi Siregar berharap terpampang informasi standar layanan di kantor baru itu.
Abyadi mengatakan DPMPTSP Aceh harus memberikan petunjuk tentang syarat layanan secara lengkap dan jelas. Termasuk pula informasi tentang standar biaya dan waktu penyelesaian layanan.
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kata Abyadi, mewajibkan seluruh penyelenggara layanan publik menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan publik.
“Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki layanan. Karena itulah, untuk meningkatkan kualitas layanan, maka gedung baru Kantor DPMPTSP Aceh itu harus dilengkapi dengan standar seluruh layanannya," kata Abyadi.
- Ombudsman Aceh Terima 432 Laporan
- Jurnalis Didorong Tingkatkan Citra Positif Terkait Investasi di Aceh
- Ombudsman Aceh Minta BPH Migas Jelaskan Dasar Pendistribusian BBM Subsidi