IWD 2023, Flower Aceh Minta Pemerintah Penuhi Hak Perempuan Korban Konflik 

Ilustrasi: Foto: news.syr.edu
Ilustrasi: Foto: news.syr.edu

Peringatan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day 2023 yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023 dimanfaatkan oleh Flower Aceh dan sejumlah perwakilan perempuan menyampaikan catatan dan rekomendasi untuk pemenuhan hak kaum perempuan di Aceh. 


Dalam rekomendasi tersebut, mereka meminta Pemerintah Aceh mampu melakukan optimalisasi penanganan pemulihan fisik, psikis dan psikososial serta pemenuhan hak korban konflik khususnya perempuan secara partisipatif dan inklusi dengan mengutamakan kebutuhan terbaik bagi korban. 

"Kami laksanakan dengan melibatkan komunitas yang merupakan tokoh perempuan akar rumput di 16 desa wilayah kerja Flower Aceh di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara untuk menghasilkan beberapa rekomendasi penting ini," kata Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis 9 Maret 2023.

Riswati mengatakan, korban konflik menjadi peran utama dalam upaya-upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak, dan difokuskan untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Dengan demikian Pemerintah harus memperioritaskan peningkatan anggaran untuk kebutuhan perempuan dan anak.

Pemerintah juga diminta mengutamakan peran gender dalam perencanaan, penganggaran dan pembangunan untuk mendukung upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan anak.

"Termasuk memperkuat partisipasinya perempuan dalam perdamaian dan pembangunan Aceh,"ujarnya. 

Riswati juga menilai pentingnya dukungan program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban konflik dan kelompok rentan yang dirancang secara sistematis. Oleh sebab itu Flower Aceh meminta kaum perempuan didampingi dengan baik, sehingga mampu mendukung keberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga. 

"Saat melakukan penguatan ekosistem kondusif untuk peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur strategis di pemerintahan di semua tingkatan," kata dia. 

Kaum perempuan di Aceh juga meminta Pemerintah memperkuat kapasitas, skill dan partisipasi perempuan di ranah politik, mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, dan Provinsi. Pemerintah juga harus memastikan bantuan yang diberikan kepada korban konflik sesuai dengan kebutuhan, tepat guna dan tepat sasaran. 

"Kami mengharapkan beberapa rekomendasi ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah dan pihak terkait di Aceh di semua tingkatan," ujar Riswati.