Pangi Syarwi Chaniago, pemerhati politik, mengatakan sangat memaklumi kemarahan Sekretaris Majelis Partai Demokrat, Andi Mallaranggeng, terkait upaya Moeldoko mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat.
- PT 20 Persen Jadi Benteng Oligarki Yang Korup
- Nikmatnya Makan Mie Aceh Pakubuwono Sambil Ngobrol Politik
- Kadis DSI: SE Gubernur untuk Meningkatkan Syariat Islam di Aceh
Baca Juga
“Di saat ini, hal seperti itu memang biasa terjadi. Karena memang tidak pernah ada di era sebelumnya,” kata Pangi dalam diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema Politik Belah Bambu Menyasar Partai Politik, Selasa, 2 Februari 2021.
Dari cara Partai Demokrat merespons kejadian itu, kata Pangi, terlihat jelas bahwa mereka memiliki bukti kuat rencana operasi khusus untuk mengambil alih kepengurusan yang sah. Partai Demokrat melakukan pergerakan dalam membela diri dengan cara melakukan konferensi pers dan membeberkan pada publik masalah internal mereka agar tidak jatuh seperti partai-partai sebelumnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana itu. Pangi mengatakan Jokowi harus merespons hal ini jika tak ingin semua tuduhan yang disampaikan Partai Demokrat, termasuk restu dari Istana Negara kepada Moeldoko, dianggap sebuah kebenaran.
Pangi mengingatkan agar penguasa berhenti menggunakan cara-cara seperti ini; sengaja membuat dualisme kepengurusan dan mengesahkan satu dari dua pihak yang terkait, sepanjang mereka mendukung pemerintahan.
“Dengan kejadian ini, bisa dikatakan bahwa Partai Demokrat menegaskan pihaknya menjadi oposisi dari kekuasaan yang memimpin saat ini,” kata Pangi.
Herzaky M Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, mengatakan bahwa rencana kudeta terhadap AHY ini terendus sebulan lalu. Awalnya mereka melihat hanya sebagai dinamika-dinamika yang biasa terjadi di berbagai partai.
Namun kemudian ada laporan yang mengarah pada bahwa ini bukan hanya masalah biasa dan menjadi serius sehingga ditelusuri lebih jauh. Herzaky mengatakan sejumlah kader menyampaikan ada rencana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang merencanakan kudeta.
Awalnya, kata Herzaky, mereka difasilitasi untuk bertemu dengan pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan untuk bencana banjir. Namun sesampai di tempat, mereka malah dipertemukan dengan tokoh-tokoh penting dan bekas kader Partai Demokrat.
Kemudian dalam pertemuan itu malah membahas hal-hal mengenai rencana kudeta dan didukung oleh orang-orang penting di pemerintahan. Usai pertemuan, para kader Partai Demokrat merasa tidak nyaman dan menyampaikan hal tersebut pada pengurus, sehingga para pengurus menindaklanjuti masalah tersebut.
“Lucu kalau klarifikasi Moeldoko mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung di rumahnya dan dia tidak ingat siapa-siapa saja yang datang bertamu ke rumahnya,” ujar Herzaky.
Herzaki mengatakan gerakan dan langkah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menuju Pilpres 2024 sebagai calon presiden sudah tersusun rapi. Selain menyiapkan koalisi partai politik, Moeldoko juga disebut-sebut sudah memilih dan memilah calon wakil presiden yang bakal mendampingi.
Informasi di kalangan terbatas, mantan Panglima TNI itu sudah melirik dua nama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Konon, Moeldoko lebih condong kepada Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil. 
- Raqan Legalisasi Ganja Medis Masuk Prolega 2023 DPR Aceh
- Daftarkan Bacaleg, PDA Incar Satu Fraksi Penuh di DPR Aceh pada Pemilu 2024
- Usai Bertemu AHY, Anies: Ini Penanda Kita Siap Jalan Bersama
