Jokowi Minta Dikritik, Rakyat Tak Bisa Sampaikan Pendapat di Muka Umum

Presiden Joko Widodo. Foto: rmol.id
Presiden Joko Widodo. Foto: rmol.id

Keresahan yang dirasakan sejumlah tokoh nasional kepada Presiden Joko Widodo seperti fenomena gunung es. Banyak dari mereka yang beranggapan menyampaikan pendapat di muka umum tidak kondusif lagi.


Hal itu disampaikan oleh pengamat politik, Muslim Arbi, menanggapi pernyataan sejumlah tokoh seperti bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hingga ekonom Rizal Ramli soal terkait permintaan Jokowi untuk mengkritiknya.

"Itu pertanda keresahan soal penyampaian pendapat di muka umum sudah tidak kondusif lagi," ujar Muslim seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Ahad, 14 Februari 2021.

Muslim mengatakan biasanya kritik itu disampaikan oleh para aktivis. Akan tetapi, para aktivis seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permata, kini ditangkap dan dipenjara karena punya cara berbeda melihat persoalan bangsa dan kebangsaan hari ini.

Hal ini, kata Muslim, merupakan persoalan serius. Penangkapan itu merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Muslim juga menilai kasus penangkapan dan penahanan para ulama, semisal Habib Rizieq Shihab, pemimpinan teras FPI yang tidak jelas kesalahannya. 

“Ini pelanggaran dan pembungkaman pendapat," kata Muslim.

Atas sikap pemerintah terhadap para pengkritik itu membuat rakyat ketakutan dan membuat keresahan seperti yang dialami oleh Kwik Kian Gie. Masuk pula lagi tuduhan radikal kepada tokoh sekaliber Din Syamsuddin.

Pada kasus Din Syamsuddin, kata Muslim, bekas Ketua PP Muhammadiyah itu haya menggunakan hak konstitusional dan hak asasi sebagai akademis, aktivis perdamaian dan ulama.

Muslim berpendapat, cara-cara mengelola pemerintahan dengan membuka kran kritik akan tetapi membiarkan dan acuh terhadap penangkapan tokoh-tokoh ulama dan aktivis merupakan suatu hal yang berbahaya bagi demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

"Rezim Jokowi jangan lagi mengulang cara-cara kediktatoran berjubah demokrasi. Negara jangan arahkan menjadi totaliarisme; kebenaran mutlak milik penguasa. Sikap Jokowi ini dianggap tindakan hipokris. Minta dikritik tapi (yang mengkritik) ditangkap? Aneh," kata Muslim.