Jokowi Tunjuk Pejabat Gubernur dari TNI/Polri untuk Memperpanjang Masa Jabatan Presiden

Fazran Zain. Foto: Dokumentasi pribadi.
Fazran Zain. Foto: Dokumentasi pribadi.

Direktur The Aceh Institute, Fajran Zain, khawatir dominasi kekuatan yang disusun Pemerintah Joko Widodo saat menunjuk pejabat militer atau polisi sebagai pejabat gubernur adalah upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya kedudukan oposisi. 


“Jadi, pemerintahan berjalan tanpa ada yang mengawal,” kata Fajran, Selasa, 12 Oktober 2021.

Situasi ini dinilai Fajran berbahaya. Tanpa pengawalan, maka akan banyak kemungkinan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan demokrasi. Salah satunya adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. 

Bentuk perpanjangan itu, kata Fajran, bukan presiden tiga periode. Karena usulan itu akan menimbulkan pertentangan terbuka. Pemerintah Joko Widodo, kata Fajran, mungkin menggunakan alasan pandemi Covid-19 yang memaksa pemilihan presiden tidak akan digelar pada 2024. 

Jika diperpanjang, kata Fajran, maka secara otomatis negara ini akan dikendalikan oleh PDI Perjuangan. Karena seorang pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, yang berlatar belakang atau berafiliasi dengan PDI Perjuangan, tidak akan berani membantah perintah atasannya. 

“Akhirnya rezim ini membangun kekuatan yang semakin kokoh,” kata Fajran.

Laporan Fauzan