Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal tidak sependapat dengan anggota DPR RI, Nasir Djamil yang meminta penetapan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) harus orang Aceh. Dia menilai perekrutan terbuka Dirut BAS yang selama ini dilakukan semata-mata untuk perubahan dan pembenahan BAS.
- KADIN Aceh Minta Pemerintah Bijak dalam Menentukan UMP 2024
- Pemerintah Pusat Didesak segera Sahkan PP Zakat Pengurang Pajak
- Wamenaker Ajak Pengusaha Aceh Ciptakan SDM Handal
Baca Juga
"Sebenarnya itu saya tidak sependapat, karena persoalan BAS ini kita sudah sampaikan, buka rekrutmen terbuka, karena kita ingin perubahan di BAS," kata Iqbal kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 15 Februari 2023.
Iqbal mengatakan, jika Dirut BAS masih dari kalangan internal, maka akan banyak kebijakan sistem kredit yang bersifat konsumtif dan tidak produktif. Sehingga kebijakan seperti itu tidak menguntungkan pelaku usaha.
"Kita lihat hari ini semua pelaku usaha di Aceh prinsipnya ingin ada perubahan di Bank Aceh Syariah. Kadin pernah melakukan diskusi publik bekerja sama dengan PWI yang hasilnya dibuka sistem rekrutmen terbuka,"ujar yang akrab disapa Iqbal Piyeung ini.
Meskipun dalam pemberitaan media banyak sekali tokoh - tokoh Aceh yang menyuarakan seperti pernyataan Nasir Djamil. Menurut Iqbal perbankan itu bersifat profesional, maka siapapun yang lulus fit and proper test yang telah di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.
Iqbal meminta penetapan Dirut BAS tidak diintervensi, sehingga muncul isu primordial. Menurutnya, akan menjadi aneh ketika pada mengharapkan BAS menjadi baik, dengan rekrutmen terbuka, namun yang berpendapat karena BAS milik Aceh, harus juga dipegang oleh orang Aceh.
"Dirut BAS harus orang Aceh adalah salah kaprah. Jangan dibuat tertutup, kita orang Indonesia bukan Aceh, siapapun ingin masuk, untuk unsur sebuah bank, saya pikir itu pilihan baik," ujar
Lebih lanjut Iqbal mengatakan jika ada pernyataan yang mengatakan jika Dirut BAS bukan orang Aceh akan dijadikan sebagai celengan Gubernur Aceh, maka pernyataan tersebut sangat salah besar karena lembaga perbankan selalu diawasi oleh OJK.
"Itu statement yang tidak masuk akal, kan ada pengawasan dari OJK," ujarnya.
Iqbal juga berpendapat, jika masyarakat ingin membangun Aceh lebih baik kedepannya dengan mengutamakan pemimpin asli Aceh, mengapa pemilihan penjabat (Pj) Gubernur Aceh tidak ada yang komplain?
"Kenapa orang partai politik tidak memilih orang Aceh? Kenapa boleh Pj Gubernur Aceh boleh dari kalangan orang luar Aceh," ujar Iqbal. "Padahal BAS adalah lembaga profesional, tapi ketika masuk orang luar masuk kenapa ditolak, ini ada apa?.
Menurut Iqbal, dunia perbankan ini bukan politik. Dirinya berharap politisi lebih baik mendorong untuk mengevaluasi kepala daerah yang bukan orang Aceh.
"Itu saya lebih setuju," kata Iqbal.
Iqbal mengungkapkan bahwa dengan sistem yang saat ini diterapkan oleh Bank Aceh Syariah, banyak pelaku usaha, terpaksa harus meminjam modal usaha ke Bank yang ada di luar Aceh. Padahal Bank Aceh Syariah adalah salah satu lokomotif yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
"Ketika Bank tidak menyalurkan pinjamannya ke dunia usaha secara maksimal itu tidak kan bangkit secara ekonomi," ujar Iqbal.
Menurut informasi yang diperoleh Iqbal, pelaku dunia usaha di Aceh hampir Rp 15 triliun menggunakan modal usaha dari Bank luar. Apalagi dengan sistem LKS ini hanya ada di bank pemerintah BSI dan Bank Aceh. Iqbal berharap BAS dapat melakukan pembenahan yang telah ditinggalkan oleh Bank konvensional terdahulu.
"Semua sekarang lari ke BSI atau engga lari ke pinjaman luar," ujarnya.
Sebelum Koordinator dan Anggota Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil, meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih putera Aceh untuk posisi Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS). Selain untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan perbankan di Aceh, juga untuk menjaga martabat Aceh.
“Dirut BAS harus orang Aceh. Itu harga mati alias tidak ada negosiasi," ujar Nasir Djamil saat rapat koordinasi dan konsultasi Forbes dengan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Jakarta, Senin malam, 13 Februari 2023.
Nasir berpendapat lebih baik Dirut BAS orang Aceh, meskipun kompetensinya belum sempurna. Dirut yang terpilih nantinya bisa belajar sambil bekerja (learning by doing) dalam perjalanannya ke depan.
"Jika bukan orang Aceh, Forbes akan menolak dan menyampaikannya ke OJK Pusat," ujarnya.
Selain itu Forbes Aceh di DPR RI dan DPD juga sangat menyayangkan lambatnya penetapan Dirut BAS yang definitif. Menurut Nasir, kehadiran Dirut yang definitif akan mampu menggerakkan BAS dalam menunjang pembiayaan di sektor riil, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan lainnya, yang diharapkan bisa mengangkat ekonomi rakyat kelas bawah.
"Kita berharap dengan Dirut BAS yang baru mampu menjadikan bank milik rakyat Aceh ini menjadi celengan rakyat Aceh, bukan celengan Gubernur Aceh," ujar Nasir.
Kehadiran BAS menurut Nasir juga akan mendorong dan membantu meningkatkan ekonomi Aceh, sehingga bisa bersaing dengan daerah lainnya. Dirinya juga pemilihan dan penetapan Dirut BAS jangan terlalu lama.
"Intinya, Forbes minta OJK Pusat seperti pantun yang bunyinya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus," tutur Nasir.
Dalam rapat koordinasi dan konsultasi Forbes Selain Pj Gubernur Ahmad Marzuki, hadir juga Sekda Bustami Hamzah, Kepala Bappeda Aceh Teuku Dadek. Sedangkan dari Forbes hadir Illiza Sa’aduddin, Muslim, Fadhlullah, Nazaruddin Dek Gam, Irmawan, TA Khalid, dan Fachrul Razi.
- Hiswana Migas Aceh Dorong BAS Berinovasi, Jangan Cepat Berpuas Diri
- OJK Hormati Keputusan Penonaktifan Dirut Bank Aceh Syariah
- Nonaktifkan Muhammad Syah, Pj Gubernur Tunjuk Fadhil Ilyas sebagai Plh Dirut Bank Aceh
