Kadis PUPR Banda Aceh Dibebaskan, Polisi: Perkara Tetap Berjalan!

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. Kompol Fadhillah Aditya Pratama. Foto: Dokumentasi pribadi.
Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. Kompol Fadhillah Aditya Pratama. Foto: Dokumentasi pribadi.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama, mengatakan masa penahanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banda Aceh, MY, berakhir. Penahanan dia dilakukan selama 120 hari lalu, sejak Agustus hingga hari ini.


“Masa penahanan tidak dapat lagi diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat 6 KUHAP,” kata Fadillah, Selasa, 5 Desember 2023.

Meski tersangka dibebaskan, kata Fadhillah, perkara tetap berjalan. Saat ini penyidik merampungkan berkas perkaranya untuk dapat disidangkan.

"JPU masih meneliti terkait saksi ahli pidana dan pertanahan," ujar dia. 

Secara umum, koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum telah dilakukan selama ini. Hal ini merupakan bentuk Criminal Justice System (CJS), dimana ada peran jaksa dalam meneliti demi kelengkapan suatu berkas perkara guna penuntutan. 

"Mekanisme ini didasarkan dari peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," kata dia. 

Kemudian, kata Fadhillah, terhadap perkara ini bukan dibebaskan tersangkanya, tapi masa penahananya sudah habis dan tentunya perkara prosesnya tetap lanjut sampai di persidangan. Meski masa tahanannya habis, polisi masih terus melanjutkan perkara yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, Satreskrim Polresta Banda Aceh mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lheue. Proyek pengadaan lahan itu bersumber dari dana APBK tahun 2018 hingga mencapai Rp 3 miliar lebih. Dalam kasus itu tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yakni DA, SH serta MY. 

Selain tersangka, polisi ikut menyita sejumlah aset berupa tiga persil tanah dan lainnya. Hasil audit BPKP pun menyebut negara merugi hingga Rp1 miliar.