Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendra Budian, menilai terdapat indikator kekerasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Hal itu yang membedakan Aceh dengan daerah lain.
- Riki Andri Nahkodai Perkindo Aceh Periode 2022-2027
- Ihwal Sengketa Empat Pulau, Ini Penjelasan Dirjen Bina Adwil Kemendagri
- Kisah Thalut Terkait Putusan 2.4.7 Tunda Pemilu
Baca Juga
“Karakter politik di Aceh cenderung terciptanya kekerasan. Karena itu perlu disosialisasikan pilkada sehat untuk meredam kekerasan tersebut," kata Hendra Budian dalam acara “Menilik Pikada Sehat di Aceh Pada Masa Pandemi” , Selasa, 19 Januari 2020.
Hendra mengatakan pengalaman tersebut terjadi sejak 2006 lalu. Oleh karena itu, kata dia, harus mengampayekan pilkada sehat secara medis tapi secara demokrasi.
“Mudah-mudahan Pilkada di Aceh di tengah pandemi minim kekerasan dengan belajar dengan pengalaman-pengalaman yang lalu,” kata Hendra.
Selain itu untuk menyelenggarakan pilkada 2022, DPR Aceh dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Hendra, akan melakukan sinkronisasi regulasi menyangkut penyelenggaraan pilkada.
Hendra mengatakan DPR Aceh akan melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI untuk memastikan jadwal.
“Jadwal harus dipastikan dulu, karena jika pilkada dilaksanakan pada 2024 dikhawatirkan penganggarannya berganti,” kata Hendra.
Mengenai kesedian anggaran, kata Hendra, ada Belanja Tidak Terduga (BTT) dari kas negara untuk pilkada bisa dialokasikan. 
- Jokowi Takkan Berani Korbankan PDIP Demi PAN
- WALHI Sebut DLHK Aceh Hanya Menjalankan Bisnis
- Ditagih Soal Pelantikan T Ibrahim dan PAW PNA, Pon Yahya Minta Waktu
