Kartel Kendalikan Harga Sawit di Nagan Raya

Antrean kendaraan memasok TBS ke sebuah pabrik di Nagan Raya. Foto: Irfan Habibi.
Antrean kendaraan memasok TBS ke sebuah pabrik di Nagan Raya. Foto: Irfan Habibi.

Munis, seorang penampung tandan buah segar sawit, menduga perusahaan-perusahaan sawit di Nagan Raya bersekongkol untuk menekan harga sawit. Para pemilik sawit tidak pernah benar-benar menikmati harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 


“Kami merasa mereka sengaja mempermainkan harga. Pemerintah juga tidak peduli dengan harga ini. Mereka tidak pernah melihat langsung penerapan harga di lapangan,” kata Munis, Ahad, 18 April 2021.

Munis mengatakan di saat-saat tertentu, PKS yang ada di Nagan Raya sepakat menurunkan harga TBS. Padahal harga di pasaran, di tempat lain, masih normal. Petani tak bisa memprotes kebijakan itu. Jika menolak, praktis mereka merugi karena tidak bisa menjual buah sawit tersebut. 

Para pengelola PKS, kata Munis, dengan mudah mempermainkan harga. Bahkan hanya dalam hitungan jam, di saat sawit berada dalam kendaraan yang mengantre masuk ke PKS, harga dapat turun tiba-tiba. 

“Mereka bisa dengan mudah menurunkan harga hanya dengan melihat seberapa panjang antrean kendaraan yang membawa sawit di depan pabrik,” kata Munis. "Pernah harga turun drastis. Sehingga kami harus nombok dan menanggung rugi."

Kini, kata Munis, PKS membeli sawit Rp 1.650. Harga tersebut sempat turun Rp 1.550 menjelang puasa kemarin. Ihwal penurunan harga, kata Munis, semua ditentukan oleh manajemen pabrik. 

Di Nagan Raya terdapat 11 PKS. Semua tersebar di tiga kecamatan, yakni Kuala Pesisir, Darul Makmur, dan Tadu Raya

Samsul Bahri, salah satu pengepul sawit, mengatakan harga sawit dua hari belakangan mulai naik. Namun dia memastikan harga TBS di Nagan Raya tidak pernah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

“Yang (menerapkan) ada, cuma Subulussalam. Di sana, mencapai  (Rp) 1.800-1.900," kata Samsul. 

Praktik ini, kata Samsul, terus menerus terjadi di Nagan Raya. Hal ini diperburuk dengan sikap tutup mata pemerintah daerah mengawasi penerapan harga sawit di setiap PKS.

“Mungkin ada oknum pemerintah yang menerima keuntungan pribadi dari manajer PKS sehingga mereka bisa membeli sawit sesuka hati,” kata Samsul. “Yang jelas kami selalu  dikerjai.”