Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Peremajaan Sawit ke Tahap Penyidikan

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf. Foto: Dokumentasi Kejati Aceh.
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf. Foto: Dokumentasi Kejati Aceh.

Kejaksaaan Tinggi Aceh meningkatkan status penyelidikan dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Nagan Raya ke tahap penyidikan. Penyimpangan ini diduga dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.


“Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya terlibat karena tidak melakukan verifikasi kebenaran,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhammad Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Juni 2021.6.18

Seharusnya, kata Yusuf, dinas terkait melakukan verifikasi rencana anggaran biaya sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29 /KPTS/KB.120/3/ 2017 dan perubahannya tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasaranan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyidik kejaksaan juga mendapati bahwa tim peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan. Hal ini menyebabkan legalitas lahan, yang sebahagian besar hanya berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchiek diragukan kebenarannya.

Tanpa verifikasi, kata Yusuf, peremajaan itu berpotensi masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha Perusahaan dan Kawasan Hutan seluas 500 hektare. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,5 miliar. Kejaksaan juga mendapati lahan kosong, tanpa batang sawit, milik warga yang tergabung dalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri itu seluas 30 hektare. 

Dalam Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, antara KPSM dengan PT BNI dan BPDPKS, disebutkan bahwa penarikan dan PPKS hanya dapat dilakukan setelah BNI mendapatkan bukti atau salinan tagihan. BNI juga harus mendapatkan laporan progres pekerjaan dari pihak pertama yang diverifikasi dan direkomendasi oleh petugas pendamping. 

Berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan Sekretaris Koperasi Produsen Jaya Mandiri kepada tim penyelidik, saat penarikan dana peremajaan tahap pertama tersebut, pihak Koperasi Produsen Jaya Mandiri tidak ada melampirkan bukti atau salinan tagihan ataupun surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya. 

Anehnya, BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan Ex Pencairan Nomor: 02/KPSM/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 1,24 miliar. 

Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, juga menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) tersebut untuk pembayaran honor pengurus koperasi yang berasal dari dana peremajaan kebun sawit.

Penulis: Adi Kurniawan