Kebijakan Apapun Akan Gagal Jika Pendekatan Ekonomi Lebih Diutamakan Ketimbang Nyawa

ILustrasi: net.
ILustrasi: net.

Kebijakan dalam bentuk nama apapun yang dilakukan rezim Joko Widodo akan keliru jika kebijakan itu gagal memberi jawaban atas substansi permasalahan yang dihadapi rakyat.


Begitu yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berbasis level.

"PSBB, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat dan kini PPKM level 4 adalah wajah kebijakan rezim yang keliru sejak awal," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 22 Juli 2021.

Ubedilah menegaskan bahwa kebijakan yang diambil akan selalu keliru lantaran basis paradigma kebijakan sejak awal lebih mengutamakan ekonomi daripada nyawa rakyat.

"Buktinya semua kebijakan itu masih membolehkan masyarakat melakukan mobilitas, bandara tidak ditutup, dan negara tidak mau menanggung semua kebutuhan rakyatnya," kata Ubedilah. 

Sebelumnya, Ubedilah juga meminta pemerintah mengatasi pandemi dengan menggunakan kebijakan yang komprehensif berbasis data. Misalnya soal kebijakan vaksin, perlu pemahaman utuh tentang vaksinasi.

"Sebab harus dipetakan dulu datanya, terutama data kesehatan penduduk Indonesia. Sejauh data sementara yang saya tahu penduduk Indonesia itu antara 30 sampai 50 persen memiliki penyakit," jelas Ubedilah.

Artinya, tidak semua warga masyarakat bisa divaksin, hati-hati jika divaksin, sebab ada banyak penduduk yang secara kondisi kesehatannya tidak bisa divaksin, jika divaksin bisa menghadapi kematian.

Ubedilah pun mengaku khawatir jika masyarakat antusias vaksin, padahal tidak sadar terhadap penyakit yang sedang mengidapnya yang sebenarnya tidak boleh divaksin.

Dalam pandangan Ubedillah, rezim pemerintahan Joko Widodo tidak terlihat memiliki strategis khusus untuk menolong warganya yang mengidap penyakit bawaan.

Akibatnya, dalam dua pekan terakhir banyak sekali kematian tiba-tiba. Kata Ubed, mereka bukan tidak mau divaksin tetapi memang mengidap penyakit bawaan.

"Mereka ini diposisikan oleh negara seperti apa saat ini? dicuekin?. Jadi, bisa jadi ini akibat kekeliruan kebijakan yang tidak komprehensif itu. Saya kira Jokowi sebagai kepala pemerintahan harus bertanggungjawab soal ini," kata Ubedilah.