Kebijakan Tidak Efektif dan Korupsi Penyebab Aceh Masih Termiskin di Sumatera

Ilustrasi. Foto : net
Ilustrasi. Foto : net

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Aceh masih berada di provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang atau 15,33 persen. Jumlah itu bertambah sebanyak 330 orang.


Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim, menilai penyebabnya akibat kebijakan Pemerintah Aceh yang tidak efektif dan rentan terhadap korupsi.

"Status ini sebuah prestasi berulang kembali disandang Provinsi Aceh," kata Taufiq kepada Kantor Berita RMOLAceh, Ahad, 18 Juli 2021.

Taufiq menjelaskan perhitungan itu merupakan angka kuantitatif periode September 2020 hingga Maret 2021. Secara persentase turun menjadi 15,33 persen dari 15,43 persen. 

Secara penjumlahan angka sebanyak 834,24 ribu, kata dia, atau bertambah 330 orang dari penduduk miskin per September 2020 sebanyak 833,91 ribu. 

Taufiq menjelaskan, penyebab bertambahnya kemiskinan adalah, pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,30 persen, meski sebelumnya per Agustus 2020 yaitu 6,59 persen. 

"Demikian juga garis kemiskinan Aceh naik sebesar 3,22 persen yakni Rp 524.208 per kapita bulan, menjadi Rp 541.109 per perkapita per bulan," kata Taufiq.

Sementara di perkotaan, kata Taufiq, garis kemiskinan naik menjadi sebesar 4,06 persen dari Rp 543.685 perkapita per bulan pada bulan September 2020, menjadi Rp 565.776 perkapita per bulan pada Maret 2021. 

Kemudian, pada daerah perdesaan naik 2,79 persen yakni Rp 541.663 perkapita per bulan pada September 2020, menjadi Rp 529.035 perkapita per bulan pada Maret 2021. 

"Jadi Aceh menjadi juara pertama miskin di Sumatera, disusul Bengkulu 15,22 persen, Sumatera Selatan 12,84 persen, dan Lampung 12,62 persen," kataTaufiq.

Taufiq menyampaikan, kondisi angka kuantitatif yang menjadi penilaian adalah, berkaitan dengan konsumsi bahan kebutuhan pokok atau mendasar masyarakat Aceh sehari-hari. 

Selanjutnya, meski di Sumatera anggaran belanja publik yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar lebih dari Rp 17 Triliun tertinggi di Sumatera, dan dana Refocusing mengatasi Pandemi Covid-19 sebesar Rp 2,3 Triliun. 

Namun kenyataannya tidak berdampak signifikan memperbaiki serta mengatasi persoalan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh, terutama masalah kemiskinan yang menjadi indikator penting mengukur pendapatan dan standar kehidupan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Ini bukti penting bahwa, kebijakan Pemerintah Aceh sama sekali tidak efektif dan tidak pro rakyat dalam mengelola dan penggunaan APBA 2020 dan 2021 serta dana Otsus Aceh yang berhubungan dengan kompensasi dana konflik Aceh, sebagai taruhan nyawa, darah dan kehidupan rakyat Aceh dimasa konflik," kata dia.

Selain itu, kata Taufiq, juga bukti bahwa pemerintah tidak efektif menggunakan APBA, Otsus dan refocusing. Sehingga dapat dipastikan cenderung melakukan korupsi dan "merampok" uang rakyat yang dilekatkan pada kebijakan anggaran dan politik APBA. 

"Dengan demikian, sebaiknya aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas dan tangkap perampok dana APBA dan uang rakyat Aceh yang digunakan tidak efektif dan sewenang-wenang," kata dia.