Kejagung Selisik Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia

Jaksa Agung Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: AJNN.
Jaksa Agung Burhanuddin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: AJNN.

Kepal Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap dugaan praktik korupsi pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia. 


Pejabat di perusahaan ini diduga meninggikan harga sewa pesawat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Perjanjian sewa itu dilakukan sejak 2013 hingga saat ini. 

“Juga dugaan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat,” kata Leonard dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Januari 2022. 

Leonard mengatakan, Garuda, berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2014, berencana menambah 64 pesawat menggunakan skema pembelian dan sewa melalui pihak lessor. 

Dalam perjanjian itu, pihak ketiga menyediakan dana dan Garuda membayarkan secara bertahap seluruh uang yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membeli atau menyewa pesawat tersebut. 

Garuda dan pihak ketiga merealiasikan perjanjian itu. Saat ini, Garuda menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 sebanyak 50 unit. Lima di antaranya dibeli, sementara sisanya disewa. Sedangkan untuk jenis CRJ 1000, Garuda membeli enam unit dan menyewa 12 unit. 

Untuk melakukan skema ini, sesuai dengan prosedur perencanaan bisnis, Direktur Utama membentuk tim yang untuk mengkaji skema ini melibatkan bagian teknis, niaga, operasional dan layanan. Studi kelayakan skema ini disusun oleh direktorat terkait mengacu pada rencana bisnis berdasarkan kebutuhan pasar. 

“Bahwa atas pengadaan dan sewa pesawat tersebut diduga terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntung pihak lessor,” kata Leonard. 

Sebelumnya, Jaksa Agung RI Burhanuddin dan jajaran menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo. Dalam kesempatan itu, kata Leonard, Erick melaporkan rencana Garuda membeli pesawat ATR 72-600. 

Burhanuddin, kata Leonard, mendukung upaya Kementerian BUMN “bersih-bersih”. Kejaksaan, kata Leonard, mendukung rencana tersebut. Dalam kesempatan itu, Erick juga menegaskan bahwa “bersih-bersih” di tubuh BUMN dilakukan secara menyeluruh. Selain Garuda, program “bersih-bersih” juga dilakukan di Jiwasraya dan Asabri. 

Dalam pertemuan itu, Erick juga menyerahkan hasil audit investigasi dan data pembelian dan sewa pesawat. Ihwal dugaan kerugian keuangan negara, kata Erick, akan disampaikan oleh kejaksaan. 

“Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan ini memang tujuan utama kita untuk menyehatkan BUMN,” ujar Erick Thohir.