Kejaksaan Negeri Abdya Periksa Anak Pejabat Dalam Kasus PIKA

Tangkapan layar laman tokopika.com. Foto: rmolaceh.
Tangkapan layar laman tokopika.com. Foto: rmolaceh.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mendalami dugaan korupsi pada pengadaan sistem informasi terpadu PIKA. Kejaksaan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat, termasuk seorang anak pejabat di Aceh Barat Daya. 


“Sedang menghitung real cost-nya. Susah karena harus menanyakan satu per satu pekerja dari perusahaan pemenang proyek aplikasi PIKA,” kata Kasi Pidsus Kejari Abdya, Riki Guswandri, Selasa, 13 April 2021.

Sebagian besar orang yang terlibat adalam proyek ini, kata Riki, berada di luar Sumatera. Kejaksaan, kata dia, membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan keterangan. 

PIKA adalah aplikasi jual beli dalam jaringan yang dibuat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat Daya, seperti tokopedia atau bukalapak, dengan nama tokopika.com. Proyek ini menghabiskan uang negara sebesar Rp 1,3 miliar. 

Selain seorang anak pejabat, kejaksaan juga memeriksa seorang warga Kuala Batee, Aceh Barat Daya. Pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Karya Generus Bangsa yang beralamat Centennial Tower Lt 29 Unit D-E Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta. 

Pengelolaan website Toko Online PIKA ditunjuk Central Creatif Industri of Abdya (CCIA) oleh Disperindagkop Abdya. Dalam laman resmi tokopika, disebutkan bahwa aplikasi ini dibuat untuk mempermudah akses kepada pembeli, mempermudah akses pembayaran, baik debit maupun kredit, serta distribusi atau pengiriman logistik produk yang dipasarkan. 

Semua proses transaksi dilakukan secara mandiri pada sistem informasi ini, begitu juga data para user tersimpan pada server mandiri PIKA dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui sistem daring (online). Saat diakses, di laman jual beli itu tersedia bermacam produk yang dijual, mulai rumah hingga buah jengkol.

Sistem ini dapat diakses melalui website dan aplikasi berbasis android. Setidaknya diharapkan sistem informasi Pusat Industri Kreatif (PIKA) dapat menjangkau 2.000 lebih UMKM yang telah didata oleh Pemerintah ABDYA. 

Dalam penyelidikan proyek aplikasi PIKA, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sudah memeriksa sejumlah saksi, baik Kadis Perindagkop Abdya, Pokja serta ahli IT. Kejaksaan juga memeriksa PPK, PPTK, bendahara Disperindagkop Aceh Barat Daya dan rekanan proyek aplikasi PIKA.