KEK Arun yang Kembali Bangkit Usai Mati Suri

KEK Arun. Foto: laman kekarun.go.id.
KEK Arun. Foto: laman kekarun.go.id.

DARI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh muncul sorotan untuk mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang dinilai belum mampu memperbaiki kondisi Aceh di tingkat nasional. 

Tak berselang lama, hanya dua hari, penilaian dari dewan itu terjawab dengan kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Aceh, Jumat, 10 Februari 2023

Di Aceh, Jokowi tidak hanya meresmikan pabrik NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda, tapi juga ikut menyaksikan penandatangan Head of Agreement Penyertaan Modal di PT Patriot oleh Pertamina, PT PIM, Pelindo dan PEMA. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kehadiran pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) akan menumbuhkan perekonomian masyarakat Aceh.

Menteri mengatakan investasi pabrik pupuk tersebut mencapai Rp1,7 triliun. Dan, pembangunan pabrik pupuk nitrogen, posfor, kalium (NPK) tersebut menyerap 1.189  tenaga kerja. Serta 240 pekerja di fase operasional. 

Sementara sinergi BUMN untuk dukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi Kawasan Energi Hijau, menurut perkiraan Presiden Jokowi akan memberi pengaruh positif pada Produk DOmestik Regional Bruto atau PDRB daerah di Aceh. 

Menurut perkiraan Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, kira-kira bisa mempengaruhi tujuh persen PDRB di DI Aceh. Perkiraan ini oleh Jokowi disebut relatif besar. 

Tidak hanya itu, saat Jokowi berdialog dengan generasi muda juga menghasilkan komitmen untuk membangun creative hub bernilai Rp150 miliar untuk milenial Aceh. Creative Hub ini menjadi tempat untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif yang oleh Disbudpar Aceh diidentifikasi ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan di Aceh. 

Kesediaan Jokowi untuk kembali ke Aceh setelah pada 2018 meresmikan KEK Arun yang juga membawa Menteri BUMN dan juga Wamen ke Aceh menjadi bukti bahwa “gerilya” Pj Gubernur Aceh ke berbagai pihak di nasional terbukti efektif sehingga target di 2023 KEK Arun dan Lhokseumawe bisa masuk dalam kategori cluster I yaitu KEK yang Optimal bisa tercapai. Selama ini, KEK Arun masih pada cluster II yaitu KEK yang sudah berjalan, namun belum optimal. 

Sebagaimana diketahui, terkait upaya menggerakkan KEK Arun, diantaranya Pj Gubernur Aceh bersama Ketua DPR Aceh Saiful Bahri pernah meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada Oktober 2022. Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Aceh menegaskan sudah membahas soal penyertaan modal dari Pertamina dan Pelindo dan menegaskan pentingnya menggalakkan percepatan dengan maksimal, dalam upaya pertumbuhan ekonomi setempat.

Pada awal Januari 2023, Pj Gubernur Aceh juga menemui Wamen BUMN membahas terkait dengan kegiatan pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe.

Sebelumnya, pada Agustus 2022, Pj Gubernur Aceh juga sudah bertemu dengan Wamen BUMN dan meminta agar BUMN memperhatikan masyarakat disekitar industri besar yang ada di Aceh. 

Upaya percepatan KEK Arun yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh itu mendapat dukungan dari DPR Aceh. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, yang disampaikan kepada media usai mendampingi Achmad Marzuki bertemu dengan Badan Pengelola KEK Arun dan turut diikuti Perta Arun Gas, Pelindo,  PIM, PEMA dan Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah dan unsur forkopimda setempat di Komplek KEK Arun, Oltober 2022. 

Dukungan percepatan KEK Arun itu, mengutip Ketua DPR Aceh karena keberadaan KEK Arun dinilainya hanya sebatas cerita-cerita saja, belum ada aksi nyata misal dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja Aceh. 

Sebelumnya lagi, pada 2020 posisi KEK Arun bahkan disebut jalan ditempat sehingga mendorong Ketua DPR Aceh saat itu Jamaluddin bermaksud memanggil Pemerintah Aceh guna mempertanyakan mengapa progres KEK Arun tidak bergerak. 

Bahkan, publik sempat mempersoalkan KEK Arun yang tidak masuk dalam daftar 18 kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus ( KEK) masuk dalam sektor kawasan proyek strategis nasional ( PSN). Walau tidak menjadi masalah namun kekuatiran publik mewakili kegelisahan atas pengelolaan KEK Arun yang terasa bagai “mati suri.”

Tentu saja capaian baru KEK Arun membutuhkan dukungan dan dorongan berbagai tokoh kunci lainnya, tidak memadai dengan membebankan semata dipundak Pj Gubernur Aceh. 

Hal itu terlihat dari dukungan wakil Aceh di DPR RI saat berlangsung pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin, 8 Agustus 2022 lalu.

Usai Rafli menyinggung peran Pertamina, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti KEK Arun - Lhokseumawe. Muslim meminta, komitmen Pertamina diwujudkan secara nyata dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal. 

Dalam kondisi Aceh yang saat ini sudah “kehilangan” anggaran pembangunan hampir Rp 4 triliun akibat regulasi Dana Otsus, ada baiknya semua pihak menggerahkan energi percepatan kerja sesuai dengan peran masing-masing. Apa yang sudah dicapai tahap demi tahap perlu dikawal, dan dijemput bola sebab bagaimanapun Aceh tidak bisa hanya sekedar menunggu berkah datang. Berkah harus diciptakan dengan kerja sama, kerja kompak dan saling melengkapi sehingga daya juangnya menjadi lebih maksimal lagi. 

Terkait pusat creative hub yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi misalnya, sangat baik bila berbagai pihak terkait langsung menyiapkan langkah-langkah nyata dan bila perlu untuk sementara waktu memfungsikan Gedung Aceh Meuseuraya menjadi pusat creative hub sementara sehingga dapat menjadi pemicu gairah bagi Pemerintah untuk lebih cepat merealisasikan komitmen Presiden Jokowi yang sudah disampaikan dihadapan anak muda Aceh saat kunjungannya ke Aceh.

|Penulis adalah pemerhati politik dan sosial.