Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cagee, menilai Pemerintah Aceh tidak serius mengurusi korban konflik, bekas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka, serta tahanan politik dan narapidana politik.
- Beredar Rekaman Suara Diduga Irmawan Ancam Pendamping Desa
- KPU Tetapkan DCT, Tujuh Parpol Tak Mampu Penuhi Kuota Caleg DPR RI
- Duet Anies-Cak Imin akan Memberi Keuntungan bagi PKB di Aceh
Baca Juga
Sebelumnya, Azhari mengklaim pihaknya dijanjikan uang Rp 500 miliar untuk proses tersebut. Namun saat ini, BRA hanya mengelola anggaran Rp 24 miliar.
“Hanya itu yang tersisa setelah tiga kali pemotongan,” kata Azhari Cage kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu, 28 Mei 2022.
Dengan dana yang diklaim minim itu, Azhari mengaku sulit membantu para korban konflik, bekas gerilyawan, tahanan politik dan narapidana politik saat konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia.
Anggaran Rp 24 miliar itu hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, operasional kantor, peringatan hari damai Aceh dan operasional perjalanan dinas. BRA tidak bisa membuat untuk kegiatan lain yang dianggapnya bermanfaat bagi korban konflik. 
- KKR Kembali Data 1.200 Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh
- Putusan Panwaslih Aceh: KIP Pidie Terbukti Langgar Administratif Pemilu
- DPR Aceh Soroti Ketidakmampuan Dinas PUPR Aceh Serap Anggaran
