Kemiskinan di Aceh Akibat Eksekutif dan Legislatif Berebut Kavling Anggaran

Paripurna pengesahan APBA 2021. Foto: Fakhrurrazi.
Paripurna pengesahan APBA 2021. Foto: Fakhrurrazi.

Koordinator Lembaga Pemantau Parlemen Aceh (LPPA), Muzakir, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh jangan hanya menyalahkan Gubernur serta Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab anggota DPR Aceh.  


"Pemerintah Aceh itu bukan hanya eksekutif namun juga legislatif. Jadi, jika sepenuhnya di salahkan Gubernur dan SKPA menurut kami juga tidak objektif,” kata Muzakir dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021. 

Muzakir mengatakan pihak legislatif juga seharusnya tahu diri. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan di Aceh. Untuk itu, legislatif jangan bisanya cuma buang badan dan melempar semua kesalahan kepada eksekutif.

Menurut Muzakir, konflik politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif selama ini turut menjadi bagian penghambat kinerja eksekutif. Mirisnya, kata dia, konflik yang terjadi bukan semata-mata karena kepentingan rakyat, tetapi cuma sebatas persoalan kavling anggaran. Imbas dari itu, berdampak kepada serapan anggaran dan kinerja SKPA, sehingga program-program Pemerintah Aceh terhambat. 

Muzakir mengatakan dalam mengesahakan anggaran dalam anggaran APBA tersebut disepakati oleh DPR Aceh. Karena itu, peran anggaran dan control dari DPR Aceh sangat berpengaruh dalam memberantas kemiskinan.  

"Selama ini seakan-akan yang menjadi orientasi wakil rakyat justru masih sangat memprihatinkan, yakni bagaimana kavling pengelolaan dana aspirasi, proyek pengembalian modal kampanye terlaksana. Meanset seperti ini harus dibuang oleh anggota legislatif jika ingin kemiskinan di Aceh tidak miskin," kata Muzakir. 

Muzakir menilai penyebab meningkatnya angka kemiskinan karena minimnya anggaran APBA pada rumah duafa. Karena kebutuhan dasar yang menjadi tolak ukur kemiskinan yaitu sandang, pangan, dan papan. 

“Karena itu, masih banyak rumah tidak layak huni di Aceh menjadi perhatian khusus,” kata Muzakir. 

Menurut Muzakir, alokasi dana APBA belum tentu terukur indikatornya untuk peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Jika pengentasan kemiskinan serius dilakukan, pasti sudah banyak industri, dan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan yang berkembang dan maju. 

Muzakir mengatakan dana APBA untuk aspirasi kepada DPR Aceh dengan jumlah yang besar seharusnya bisa mengurangi angka kemiskinan itu.