Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Djami, mengatakan kenaikan harta pejabat di tengah pandemi Covid-19 membuat polemik di kalangan masyarakat. Harta mereka semakin bertambah, sementara yang miskin bertambah miskin.
- Achmad Marzuki Kembali Ditunjuk Sebagai Pj Gubernur, Jubir: Mari Bersatu Demi Aceh
- Biaya Haji Naik, Pemerintah Diminta Harus Maksimal Layani Jemaah
- Dugaan Pengelembungan Suara DPD di Pidie Dinilai Memenuhi Unsur Pidana
Baca Juga
"Ya jadi memang ini ada dua hal yang kontradiktif ya. Di satu sisi ada potret buram yang itu kemudian dilihat oleh masyarakat. Artinya ada sesuatu situasi yang memprihatinkan," ujar Nasir dalam diskusi series Tanya Jawab Cak Ulung yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 16 September 2021.
Situasi yang tidak menyenangkan tersebut, kata Nasir, menunjukkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah era reformasi berjalan selama sekitar 23 tahun.
Terkait hal tersebut, Nasir memandang pemerintahan pasca-Orba tidak membangun dan memperbaiki secara baik fondasi ekonomi Indonesia, sehingga akhirnya uang negara tersebut berputar hanya di kalangan elit semata.
"Dan itu kemudian critical effect down-nya itu tidak ada. Kalau turun itu hanya tetesan turun ke bawah. Sehingga ini problem orang yang punya akses, orang yang punya kuasa dia bisa mengakses ke mana saja," tuturnya.
Oleh sebab itu, Nasir memandang naiknya kekayaan pejabat negara yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disebabkan sistem ekonomi yang masih belum juga diperbaiki dan dibangun secara benar oleh pemerintah.
Di sisi yang lain, rekening jumbo milik pejabat yang terungkap saat ini juga merupakan sesuatu yang nyata. Karena, mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa dan akses terhadap kekuasaan dan keuangan, sehingga memungkinkan bertambahnya angka di rekening para pemegang kekuasaan.
Sementara itu, angka pengangguran di Indonesia masih cukup besar menurut Nasir, karena ketersediaan lapangan kerja yang semakin kecil apalagi saat pandemi Covid-19.
"Kemudian UMKM kita tidak terurus dengan baik. Maka tidak heran kalau kemudian ada orang orang yang punya akses dengan kekuasaan itu bisa menambah pundi-pundi keuangannya," katanya.
Maka dari itu, Nasir menyimpulkan fenomena harta kekayaan pejabat yang naik kemungkinan bukan hanya terjadi di pusat pemerintahan, tapi juga hingga ke orang-orang yang memiliki kekuasan kecil di daerah.
"Mereka pun bisa mendapatkan kesejahteraan dengan cara yang kurang ahsan (baik). Misalnya ya saya baca seorang kepala desa punya saldo yang cukup besar dalam situasi seperti saat ini," bebernya.
"Jadi, kekuasaan baik besar maupun kecil maka dia punya akses. Selain akses kekuasaan dia juga punya aset-aset lain, yang kemudian dioptimalkan dan dimanfaatkan," kata Nasir. 
- PKS Jaring Delapan Nama Calon Wali Kota Banda Aceh di Pilkada 2024
- Dua Partai Politik Buka Penjaringan Calon Wali Kota Banda Aceh
- Panwaslih: PPK Syiah Kuala Terbukti Langgar Administratif Pemilu
