Kerusakan Tak Terkendali, Negara Harus Hentikan Penambangan Emas Ilegal di Sungai Mas

Aktivitas tambang di Sungai Mas. Foto: ist.
Aktivitas tambang di Sungai Mas. Foto: ist.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat, Edy Sahputra, mengatakan angka keuntungan yang didapat dari penambangan emas secara ilegal tidak sebanding dengan angka kerusakan yang ditinggalkan para penggali. Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus serius menyikapi hal ini. 


“Harus ada upaya serius dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Terutama dalam mendorong aparat keamanan dan aparat sipil untuk menghentikan penggalian emas secara ilegal di semua daerah di Aceh, khususnya di Sungai Mas,” kata Edy Sahputra kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 12 Januari 2020.

Sepanjang 2018-2020, Gerak Aceh Barat mencatat upaya penertiban dan penegakan hukum di Sungai Mas hanya dilakukan sebanyak empat kali. Penertiban itu dilakukan di Kecamatan Sungai Mas, Panteu Cermin, dan Panton Reu, Aceh Barat.

Pada 2016, Gerak Aceh melaporkan hasil pantauan tambang emas ilegal di Aceh Barat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Diperkirakan, dalam sebulan, penambang bisa menghasilkan emas seberat 89.262,9 gram. 

Jika dikalkulasikan dalam setahun, kata Edy, total emas yang didapat mencapai 1.071.154,5 gram atau 1,1 ton. Jika setiap gram emas dijual seharga Rp 400 ribu, dalam setahun, jumlah kerugian negara ditaksir mencapai Rp 568 miliar. 

“Belum lagi kerugian yang ditimbulkan akibat bekas lobang tambang dan kerusakan hutan dan sungai serta bencana yang diderita warga. Sudah seharusnya ada upaya serius negara dalam menertibkan hal ini,” kata Edy.

Edy mengatakan negara memiliki banyak aparatur yang seharusnya bisa didorong untuk menutup aktivitas tambang ini. Di tingkat kementerian, mereka memiliki aparat di Balai Gakkum KLHK Sumatera. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki lebih dari 20 penyidik. Dinas Energi Sumber Daya Mineral juga memiliki inspektur tambang. Dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan militer, harusnya menyetop penggalian emas secara ilegal itu tidak sulit dilakukan. 

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, kata Edy, ada sejumlah penambang yang menambang secara ilegal di 30 lokasi, tersebar di beberapa lokasi, seperti Drien Sibak, Seuradeuk, Sakuy, Tanoeh Mierah, Leubok Beutong, Gleung, Leubok Panyang dan Tuwi Saya. Mereka beroperasi dalam area MKG seluas puluhan hektare. 

Saat ini, kata Edy, kondisi kawasan itu rusak parah. Praktik ini, kata Edy, berlangsung tanpa kendala karena para penambang menyetorkan uang untuk sejumlah oknum dengan jumlah puluhan juta rupiah setiap bulan. 

“Kami berharap ada upaya serius dari negara, mulai dari kementerian hingga pemerintah kabupaten, untuk mengatasi hal ini sesegera mungkin. Kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas ini sudah sangat meresahkan,” kata Edy.