Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai konstituen Dewan Pers. Verifikasi faktual ini langsung dihadiri Ketua Dewan Pers, M Nuh, di Kantor JMSI Jatim di Surabaya, Senin, 8 Maret 2021.
- Dewan Pers Imbau Semua Pihak Tolak Permintaan THR dari Oknum Wartawan
- Dewan Pers Minta Kandidat Capres-Cawapres Lindungi Kemerdekaan Pers
- Deklarasi Kemerdekaan Pers Bakal Dihadiri Tiga Paslon Capres dan Cawapres
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, M Nuh mengatakan tiga hal yang perlu dicermati insan pers di media siber selain persoalan administratif, yakni penguasaan digital culture, personal jurnalistik dan jurnalisme yang baik.
Menurut M Nuh, JMSI harus menguasai digital culture dengan dua substansi sibernya, yakni physical space dan siber space. “Di sini kita melakukan migrasi," kata Nuh seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Senin, 8 Maret 2021.
M Nuh mengatakan saat ini masyarakat tidak bisa membedakan antara media siber dan mana media sosial. Hal inilah yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami mana yang riil (siber) dan mana yang imajiner (media sosial).
Salah satu hal yang dikhawatirkan Nuh dengan berkembangnya media siber adalah sifat ubiquitous. Konten yang dimiliki media siber berpotensi ada di mana-mana. Jika terjadi sebuah kesalahan, maka kesalahan itu akan menjalar dan sulit dikendalikan.
“Sebab ubiquitous ini karakteristiknya lintas wilayah. Tidak terikat waktu. Kesalahan ini yang kemudian menjadi hoax," kata M Nuh.
Karena itu, M Nuh berpesan kepada JMSI, sebagai konstituen Dewan Pers, untuk menjaga kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Terutama dalam mengendalikan kualitas konten agar tidak menjadi kontra.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam mengelola media siber adalah kekuatan jurnalistik personal. Saat ini, kata M Nuh, setiap orang bisa mengupload sebuah berita. Karena itu, kata M Nuh, kekuatan media siber ada di personal junalistik.
"Kalau dulu media cetak tersentralize di redaksi. Sekarang media siber langsung cepat terdistribusikan. Sesuatu yang terdistribusi harus ada kepastian. Karena itu, pastikan kualitas kawan-kawan jurnalis di JMSI bagus dan menghindari berita-berita hoax," kata M Nuh.
Yang tak kalah penting, M Nuh berpesan agar media siber tetap berpegang pada jurnalisme yang baik. Pengela media siber, kata M Nuh, jangan mengikuti pola media sosial yang hanya mengejar kecepatan. Para insan pers punya konsekuensi, demikian pula Dewan Pers.
“Boleh cepat tapi harus jujur,” kata M Nuh seraya meminta JMSI menyiapkan agenda pelatihan untuk peningkatan kapasitas wartawan.
Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, berterima kasih kepada M Nuh yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada verifikasi faktual JMSI Jatim. "Ini kehormatan JMSI ketemu Pak Nuh. Seperti diketahui JMSI sangat serius memperhatikan digital culture," kata Teguh.
JMSI, kata Teguh, berusaha untuk menciptakan pemberitaan tidak hanya kecepatan tapi juga akurat. Namun yang disayangkan Teguh, publik belum bisa membedakan antara media siber dan media sosial. Karena itu masyarakat perlu diberi pemahaman terkait dua hal ini.
Di tempat yang sama, Ketua JMSI Jatim, Eko Pamuji, mengatakan JMSI Jatim memiliki anggota yang kredibel. Menurutnya, semua media yang tergabung dalam JMSI Jatim rata-rata terverifikasi faktual di Dewan Pers.
"Anggota JMSI tidak banyak. Tapi kita memiliki anggota yang kredibel. Semua media yang tergabung di JMSI Jatim sudah berbadan hukum dan beberapa sudah terverifikasi faktual. Namun bagi media yang belum terverifikasi, JMSI siap bantu untuk verifikasi sekaligus mendaftar di Dewan Pers," kata Eko.
Eko juga mengatakan sebelum JMSI Jatim lolos verifikasi faktual, pihaknya sudah menjalankan kode etik jurnalistik yang ada. Eko mengatakan pihaknya terus menjaga konten dengan baik. Eko mengatakan tidak akan menggadaikan kepercayaan untuk berita-berita yang tidak layak.
“Semoga verifikasi faktual JMSI Jatim menjadi semangat kami untuk media siber yang dipercaya masyarakat," kata Eko. 
- Teuku Rezasyah Dilantik jadi Ketua Grup Studi Juche Indonesia
- Dewan Pers Imbau Semua Pihak Tolak Permintaan THR dari Oknum Wartawan
- Satu Suara, Masa Depan Berbeda: Mengapa Pilkada 2024 Penting?
