Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) melarang menyampaikan materi berbau suku, ras, agama, dan antar golangan (SARA).
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
- Imparsial Minta Hasyim Asy'ari Dicopot dari Ketua KPU
- KPU Klaim Sirekap Justru Tingkatkan Akuntabilitas
Baca Juga
“Atau (bisa disebut) politik identitas sebagai sarana atau alat untuk mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri, itu kan dilarang UU,” kata Hasyim saat ditemui usai menghadiri acara pelantikan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Februari 2023.
Untuk itu, Anggota KPU RI dua periode ini mengingatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memberikan tindakan kepada parpol peserta Pemilu Serentak 2024 yang melakukan sosialisasi dengan muatan SARA atau politik identitas.
“Kalau ada seperti ini, saya rasa teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan, bahwa yang begitu enggak boleh atau dilarang Undang-undang,” kata dia seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Terkait teknis sosialisasi, lanjut Hasyim menerangkan, KPU tetap memberlakukan Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye. Dimana terdapat dua metode untuk parpol melakukan sosialisasi, dan termasuk sanksi yang bisa dikenakan.
“Secara substantif atau normatif, Peraturan KPU 33/2018, terutama (tentang Pasal Sosialisasi) yang saya sebutkan tadi, khusus tentang pengaturan sosialisasi partai politik setelah penetapan sebagai peserta pemilu, di Pasal 25 itu masih cukup dan relevan,” ujar dia.
Adapun bunyi Pasal 25 ayat (2) PKPU 33/2018 adalah sebagai berikut:
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode: a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
- Imparsial Minta Hasyim Asy'ari Dicopot dari Ketua KPU
- KPU Klaim Sirekap Justru Tingkatkan Akuntabilitas
