Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta klarifikasi dari Keuchik Rukoh, Ibnu Abbas dan Tuha peut setempat paska unjuk rasa warga beberapa hari lalu . Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Badan Angggaran (Banggar), Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat 26 Mei 2023.
- Polisi sebut Penyegelan Kantor Keuchik Rukoh Merupakan Tindak Pidana
- Warga Rukoh Segel Kantor Keuchik dan Kantor Tuha Peut
- Merasa Tak Dilibatkan, Warga Rukoh Tolak Pemilihan Pengurus Masjid
Baca Juga
Ketua Komisi I, Ramza Harli mengatakan dirinya dan anggota Komisi I, Ilmiza Sa'aduddin Djamal menerima langsung kedatangan Keuchik dan Tuha Peut Rukoh. Sedangkan dari Pemerintah Kota (Pemko) dihadiri, Asisten I, Bachtiar, unsur Muspika dan Kadis DPMG Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I Ramza Harli menyampaikan bahwa dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, sejumlah warga menuding Keuchik Rukoh menghambat pembangunan Masjid Jami'k Silang yang terletak diantara Gampong Rukoh dan Gampong Blang Krueng.
Dalam pertemuan tersebut, Ramza menjelaskan bahwa saat melakukan aksi warga juga menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran qanun yang dilakukan oleh keuchik, sehingga mereka menuntut keuchik diberhentikan.
"Saat itu, kami beranggapan jika keuchik menghambat pembangunan masjid maka hal itu sangat disayangkan. Karena masjid tempat ibadah yang sakral bagi masyarakat. Apalagi daerah kita menerapkan syariat Islam," kata Ramza melalui keterangan tertulis, Sabtu 27 Mei 2023.
Untuk itu, Komisi I menurut Ramza, menampung aspirasi warga dan juga langsung memanggil pihak yang dituding guna menggali permasalahan secara jelas. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar DPRK dapat mencarikan solusi sehingga persoalan ini tidak terus berlarut dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan serta mengganggu stabilitas Pemerintahan gampong.
"Jikapun benar terbukti menghambat pembangunan masjid, maka kami merekomendasikan kepada Pj Wali kota agar keuchik tersebut untuk diganti," kata Ramza.
Menurut Ramza, dalam pertemuan tersebut, Keuchik Rukoh membantah dengan tegas telah menghambat pembangunan masjid. Keuchik menguraikan berbagai bukti bahwa mereka sangat mendukung dan ikut membantu pembangunan mesjid tersebut.
"Para Tuha pheut juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Keuchik," ujar pria yang juga politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut Ramza mengatakan bahwa setelah mendengar keterangan Keuchik dan Tuha peut, dirinya meminta Asisten 1 Pemko Banda Aceh, Bachtiar, agar menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya.
"Segera selesaikan persoalan tersebut jangan sampai berlarut-larut yang berakibat merugikan semua pihak," ujar Ramza.
Ramza berharap, roda pemerintahan dan pembangunan Gampong Rukoh terhambat karena masalah tersebut. Dirinya juga menyarankan pihak Pemko melakukan pendekatan kepada warga yang melakukan demo secara persuasif, dan beri pemahaman agar mereka mau berdamai.
Menurut Ramza saat pertemuan Asisten I Pemko Banda Aceh berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.
"Alhamdulillah persoalan ini akan diselesaikan secara damai. Demikian juga pak Danramil dan ibu Kapolsek telah menyampaikan kesediaannya untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya," kata Ramza.
Sebelumnya diberitakan sejumlah warga masyarakat Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala berujuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Mereka meminta kepala desa atau keuchik setempat, Ibnu Abbas, dicopot dari jabatannya karena diduga menghambat pembangunan Masjid Jamik Silang.
Koordinator Lapangan (Korlap), Basri Effendi mengatakan, proses pembangunan Masjid Jamik Silang Rukoh sempat terhenti semenjak Ibnu Abbas menjabat sebagai Keuchik Rukoh. Padahal anggaran sudah untuk pembangunan masjid tersebut sudah ada.
Basri menjelaskan, masyarakat sempat mencari dana untuk membangun masjid sebanyak Rp 300 juta. Namun proses pencairan harus diteken oleh keuchik.
“Tapi pak keuchik tak mau tanda tangan berkas sebagai syarat pencairan, sampai akhirnya hangus," kata Basri, di sela-sela unjuk rasa, Kamis, 25 Mei 2023.
Keuchik tidak mau meneken surat pencairan itu, kata Basri, karena pengurus belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Padahal Basri mengaku sudah menyampaikan LPJ ke keuchik. “Waktu itu saya di kantor keuchik," sebutnya.
Meski demikian, kata Basri, warga tetap mencari dana pembangunan masjid dengan cara menggalang dana. Menurut Basri, keuchik marah dengan cara itu.
Menurut Basri, keuchik Rukoh merugikan kepentingan umum dan menguntungkan dirinya sendiri. Seperti pembangunan ruas jalan di dekat rumahnya. Padahal, kata Basri, masih banyak jalanan di daerah setempat harus diperbaiki.
Sebelum melakukan aksi demo. Basri mengaku pihaknya telah meminta mediasi dengan Camat, DPRK Banda Aceh terkait permasalahan pembangunan mesjid dan kepimpinan keuchik Rukoh. Namun surat yang dikirimkan tidak diproses.
Atas dasar itu, kata Basri, warga meminta Pj Wali Kota Banda Aceh mencopot Ibnu dari jabatan keuchik. Dia juga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengaudit anggaran pemerintahan desa Rukoh.
Sementara itu, Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengaku akan mencari solusi terbaik atas tuntutan warga tersebut. Karena perlu dikaji dan mempelajari masalahnya terlebih dahulu.
"Insya Allah nanti saya melalui asisten 1 akan memerintahkan untuk mempelajari dan mengkaji,” kata dia. “Kemudian kita akan mengambil kesepakatan dan intinya ingin damai sejuk apapun yang kita tempuh harus menguntungkan semua pihak.”
Sedangkan Ibnu, saat dikonfirmasi membantah kalau dirinya menghambat pembangunan Masjid Jamik Rukoh. Karena menurut dia, masjid itu berdiri di atas dua desa, Blang Krueng dan Rukoh.
“Kan gamungkin saya tanda tangan serta merta begitu saja. Karena harus persetujuan kedua belah pihak,” kata dia. “Sebab selama ini tidak ada duduk musyawarah dengan semua pihak.”.
- Sukseskan Pemilu 2024, Pemko Banda Aceh Gelar Pasukan Satlinmas
- Pj Wali Kota Banda Aceh Tinjau Proyek Rehabilitasi Bendungan Karet, Ditargetkan Rampung Oktober
- Pemko dan PT PLN Teken Perjanjian Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak PJU
