Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki membuka secara resmi Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) ke IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Kegiatan tersebut berlangsung di Gampong Moen Ikuen, Lhoknga, Aceh Besar, Ahad, 14 Mei 2023.
- Banyak Puskesmas di Aceh Tak Lengkapi Layanan Dasar
- Musim Beralih, Udara Kering Rentan Picu Kebakaran
- Kekerasan Terhadap Dunia Pers, JMSI Aceh Kutuk Penembakan Rahimandani
Baca Juga
Acara Mukernas KNTI yang juga bersamaan dengan Hari Ulang Tahun KNTI ke 14 kali ini mengambil tema "Konsolidasi Gerakan Nelayan Tradisional untuk Percepatan Agenda Kesejahteraan Nelayan, Kedaulatan Pangan, Kelestarian Lingkungan pesisir dan laut"
Ketua KNTI, Dani Setiawan mengatakan melalui Mukernas para nelayan dapat didampingi dan diperlakukan dengan baik, apalagi Aceh, tempat berlangsungnya Mukernas merupakan daerah dengan sumber daya perikanan sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal.
"Dari kearifan lokal di Aceh melalui panglima laot, bisa digunakan untuk memperkuat lingkungan laut dan ketersediaan, menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Dani disela - sela kegiatan Mukernas.
Menurut Dani, dalam Mukernas kali ini memiliki banyak problematika yang harus dibahas, seperti buruknya sanitasi di kampung nelayan, tingkat stunting tinggi, serta kesehatan bagi Ibu hamil. Hal ini menurut Dani telah dirumuskan melalui program advokasi kebijakan, agar mempercepat agenda pengurangan dan pemberantasan kemiskinan nelayan.
Selain itu dalam kegiatan Mukernas kali ini juga berguna untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan. Apalagi nelayan memiliki usaha koperasi untuk melayani kebutuhan.
"Ketika koperasi didorong, maka pendapatan nelayan lebih tinggi, sehingga nilai tukar lebih tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut Dani mengatakan Mukernas juga membahas kebijakan pemerintah terkait penangkapan ikan secara terukur, serta kebijakan asuransi bagi nelayan. Pembahasan tersebut sebagai upaya agar kebijakan Pemerintah terkait nelayan tidak menyebabkan kondisi nelayan lebih buruk.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KNTI Aceh, Azwar Anas mengatakan bahwa selama ini KNTI selama ini hadir untuk memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan nelayan tradisional. Organisasi ada bukan untuk mengkritisi pemerintah namun untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan sejumlah masukan untuk kepentingan kemandirian para nelayan tradisional Indonesia.
"Kita ingin mengadvokasi kepentingan nelayan tradisional dan kemandirian nelayan," ujar.
Lebih lanjut, Azwar menjelaskan bahwa kegiatan Mukernas yang dihadiri lebih dari 80 peserta dari seluruh Indonesia ini turut dihadiri Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI, Agus Suherman, Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, Kadis Koperasi dan UKM Aceh Azhari. Pejabat SKPK Aceh Besar dan Pj Wali Kota Banda Aceh serta perwakilan Pertamina.
Peserta Mukernas sendiri terdiri dari pengurus DPD KNTI se Indonesia, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Kesatuan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Pesisir Indonesia.
- Kenaikan Harga Emas Tak Mempengaruhi Angka Pernikahan di Aceh Besar
- YARA Harap Pj Gubernur Aceh Bijak Gunakan Kewenangan
- Harga Cabai Merah Naik di Aceh Besar
