Kolaborasi Pemerintah Aceh dengan DPRA Pacu Mutu Pendidikan Aceh

Safaruddin. Foto: net.
Safaruddin. Foto: net.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, menilai perlu adanya kalaborasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan dalam memacu mutu pendidikan di Aceh. Banyak hal yang perlu di benahi dalam dunia pendidikan mulai dari hulu sampai hilir, dari anggaran sampai dengan kurikulum terpadu berbasis syariat Islam.


“Di mana permasalahan ini merupakan akumulasi yang ditimbulkan dalam proses waktu yang panjang, bukan dalam satu atau dua tahun belakangan ini,” kata Safaruddin, dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 September 2022.

Ketika ada permasalahan yang muncul, kata dia, DPR Aceh sebagai mintra Pemerintah Aceh dengan kewenangannya bisa memanggil Dinas Pendidikan untuk membicarakan masalah dan mencari solusi bersama, bukan seperti kata pepatah "buruk muka cermin di belah".

“Jadi bukan jika ada permasalahan lalu solusi nya ganti Kepala Dinas, ini seperti ingin cuci tangan DPRA terhadap persoalan yang di hadapi oleh Pemerintah Aceh dalam dunia pendidikan,” sebut Safaruddin.

Menurut Safaruddin, permasalahan dunia pendidikan Aceh ini tidak sederhana. Di mana permasalahan itu merupakan akumulasi beban masa lalu, mulai dari permasalahan alokasi anggaran pendidikan yang tidak konstitusional, sampai pada implementasi Syariat Islam dalam kurikulum, serta berbagai masalah lainnya. Pun demikian hal ini telah mulai di urai dan benahi  oleh Dinas Pendidikan Aceh saat ini.

"Kami kerap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan advokasi peningkatan mutu pendidikan di Aceh, khususnya yang di kelola oleh Pemerintah Aceh yaitu di jenjang SMA, SMK dan SLB. Kami mendapatkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan alokasi anggaran pendidikan yang tidak konstitusional, sampai pada implementasi Syariat Islam dalam kurikulum, berbagai masalah ini telah mulai di benahi oleh Dinas Pendidikan Aceh,” kata Safar.

Dan tentunya permasalahan dinia pendidikan ini akan sangat cepat selesai jika DPRA juga ikut berperan mendukung Dinas Pendidikan dalam mencari solusi terhadap mutu pendidikan di Aceh yang belum memuaskan. Bukan jika ada masalah sedikit langsung teriak minta ganti Kepala Dinas.

“Harusnya di panggil, didengar apa masalahnya, lalu bersama mencari solusi sehingga permasalahan dapat di selesaikan bersama,” tambah Safar.

Sejauh ini YARA mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan, dimana dengan keterbatasan anggaran tapi tetap berjuang memperbaiki kendala yang di hadapi. Bahkan saat ini Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk mendukung mutu pendidikan di SMK Migas yang ada di Aceh Timur dan Aceh Utara, dengan target kedepan generasi Aceh yang alumni SMK Migas mendapatkan pendidikan dari tenaga yang kompeten di bidang Migas, serta praktek lapangan langsung ke Perusahaan Migas yang ada di Aceh dan mendapatkan sertifikat kompetensi internasional dalam bidang hulu migas yang semuanya dengan dukungan dari BPMA.

"DPRA juga perlu tau bahwa Dinas Pendidikan saat ini sangat aktif mencari dukungan berbagai pihak, dalam peningkatan SMK Migas di Aceh Timur dan Utara, Diknas berkerjasama dengan BPMA, SMK migas akan di upgrade standar kurikulum dan bahan praktikum serta lapangan praktek langsung ke Perusahaan Migas yang nanti alumni SMK Migas juga mempunyai sertifikat pendamping ijazah untuk berkerja di hulu Migas di seluruh dunia, semua ini dukungan dari BPMA", jalas Safar yang ikut dalam kerja advokasi penguatan tersebut.

Malah saat ini Dinas Pendidikan juga sedang mempersiapkan kurikulum Istimewa terpadu berbasis syariat Islam yang merupakan salah satu keistimewaan Aceh, dimana Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Syariat Islam dan Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) sedang mempersiapkan modul pengajaran penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kurikulum.

Sejatinya DPRA memberi perhatian khusus untuk hal ini, jangan sampai syariat Islam hanya diatas kertas saja. Jadi kalaborasi DPRA untuk melahirkan kurikulum berbasis keistimewaan Aceh yaitu Syariat Islam sangat penting, dan ini telah di gagas oleh Dinas Pendidikan dengan berkalaborasi bersama Dinas Syariat Islam dan ISAD.

Kerja ini menurut Safar sekaligus memperkuat implementasi Syariat Islam. Kolaborasi yang seperti inilah yang di butuhkan Aceh saat ini, bukan malah saling menjatuhkan dan menjegal. Karenanya sekali lagi Safar berharap DPRA harus duduk bersama dengan Dinas Pendidikan mencari solusi bersama agar pendidikan Aceh menjadi yang terbaik di Pulau Sumatera.

"Kami mengikuti juga advokasi penguatan syariat Islam dalam kurikulum SMA dan SMK sederajat, yang di lakukan oleh Diknas dengan Dinas Syariat Islam dan Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), kurikulum ini sudah lama direncanakan tapi masih terkendala dengan berbagai persoalan. Jadi terobosan dengan berkalaborasi bersama Dinas Syariat Islam dan ISAD menjadi momentum lahirnya kurikulum Istimewa terpadu berbasis Syariat Islam,” ujar Safar.