Konflik Manusia Versus Gajah Marak, Suhaimi Hamid Minta Pemerintah Serius Bangun Koridor Satwa

Suhaimi Hamid (dua dari kanan) menyerahkan kembang api yang akan digunakan oleh masyarakat mengusir gajah dari areal perkebunan. Foto: Dokumentasi pribadi.
Suhaimi Hamid (dua dari kanan) menyerahkan kembang api yang akan digunakan oleh masyarakat mengusir gajah dari areal perkebunan. Foto: Dokumentasi pribadi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Suhaimi Hamid, mengatakan konflik gajah di Aceh tidak dientaskan secara komprehensif. Akibatnya, konflik ini terus terjadi di sebagian daerah di Aceh. 


“Khususnya di hutan perbatasan antara Bireuen dan Bener Meriah,” kata Suhaimi alias Abu Suhai dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Oktober 2021.

Tanpa penanganan komprehensif, wargalah berjuang sendiri mengusir gajah liar yang merusak tanaman di perkebunan mereka. Bahkan dalam beberapa kejadian, gajah liar itu masuk ke rumah penduduk. 

Menurut Abu Suhai, pemerintah seharusnya dapat menghilangkan ego sektoral dan duduk bersama memikirkan satu kawasan untuk koridor satwa di Aceh. Koridor satwa di Aceh, kata Abu Suhai, harus dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh agar statusnya permanen dan berlanjutan. 

Senin lalu, Abu Suhai menyerahkan sejumlah kembang api untuk warga Suka Tani, Kecamatan Juli, Bireuen. Mercon tersebut digunakan untuk menghalau gajah yang masuk ke kebun dan lahan-lahan warga setempat dalam beberapa hari belakangan ini. 

"Ini adalah bagian dari penanganan sesaat yang bisa dilakukan oleh masyarakat petani," kata Abu Suhai.

Abu Suhai, mengutip pernyataan Imum Mukim Juli Selatan, mengatakan penyebab gajah mengganggu kebun masyarakat karena maraknya penebangan kayu secara ilegal. Perambahan hutan secara besar-besaran itu mengganggu habitat gajah di Hutan Peusangan. 

Setiap hari, kata Abu Suhai, warga mengaku mendengarkan suara mesin gergaji dari dalam hutan. Suara bising ini mendorong gajah masuk ke perkampungan penduduk dan mengobrak-abrik kebun warga.

Abu Suhai mengingatkan, sebelum masyarakat menjadi korban, pemerintah dan semua pihak terkait harus memikirkan solusi dan aksi. Harus ada ruang khusus untuk satwa dan penegakan hukum untuk perusak hutan. 

“Sehingga jatuhnya korban dapat diminimalisir sejak dini,” ujar Abu Suhai.