Sidang kasus tragedi Kanjuruhan Malang dinilai Sekjen Federasi KontraS, Andy Irfan, berpotensi menjadi persidangan sesat. Ada sejumlah alasan yang membuat Andy berpandangan seperti itu.
- Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan Malang akan Digelar Senin Mendatang
- Kapolri Akui, Kasus Sambo dan Kanjuruhan Pukulan Telak Bagi Institusi
- Gas Elpiji Oplosan 12 Kg Diduga Beredar di Aceh, Polisi Diminta Bertindak Tegas
Baca Juga
"Ini bukan pidana biasa, karena kepolisian memiliki sistem komando yang sangat ketat. Sepatutnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum," kata Andy Irfan saat memantau jalannya sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 16 Januari 2023 .
"Dan persidangan kali ini berpotensi menjadi peradilan sesat. Ada dua hal mengapa kami dari KontraS bisa mengambil kesimpulan tersebut," tambahnya.
Pertama, kata Andy, yaitu pasal yang digunakan kepolisian kemudian dilanjukan menjadi dakwaan jaksa. Yakni pasal 359 dan 360. Menurutnya, itu tidak akan mampu menyentuh seluruh peristiwa pidana yang ada di Stadion Kanjuruhan.
Kemudian yang kedua, pihak yang didakwa itu bukan orang yang memiliki tanggungjawab utuh dan penuh terhadap peristiwa pidana.
"Jadi, proses persidangan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparasi, dan pengawasan publik terhadap sidang itu sangat minim," jelas Andy dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.
"Bisa perbandingkan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan mantan petinggi Polri, itu sangat terbuka," lanjut Andy.
Andy menambahkan, seharusnya publik mendapat kesempatan kepada publik untuk melihat langsung, memantau langsung, bahkan terlibat, berkomentar, juga memberikan opini terkait jalannya proses persidangan.
"Sepatutnya disiarkan secara live, terbuka. Polisi juga mampu memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak. Dan diketahui, ada teknologi streaming yang bisa diakses semua pihak. Itu bisa dilakukan," tandasnya.
Pada Senin, 16 Januari 2023 PN Surabaya mulai menggelar sidang kasus Tragedi Kanjuruhan. Ada lima terdakwa yang diadili dalam kasus tersebut, mereka adalah AKP Hasdarman, Kompol Wahyu SP, AKP Bambang Sidik Achmadi, Suko Sutrisno, dan Abdul Haris.
- Disanksi FIFA, Persiraja Tunggu Penjelasan PSSI
- Persiraja Didenda 60 Juta dan Larangan Bermain Tanpa Penonton
- Presiden Persiraja Minta PSSI Evaluasi Wasit Lawan Malut United
