Korupsi Jembatan Kuala Gigieng: Bekas Kepala Dinas PUPR Aceh Dituntut 5,6 Tahun Penjara dan PPTK 8,6 Tahun

Sidang kasus korupsi pembangunan Jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. Foto: Muhammad Fahmi/RMOLAceh.
Sidang kasus korupsi pembangunan Jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. Foto: Muhammad Fahmi/RMOLAceh.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Kuala Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, kembali digelar. Persidangan itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis, 29 September 2022.


Berdasarkan fakta persidangan terhadap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Fajri, bekas Kadis PUPR (pekerjaan umum dan tata ruang) Aceh dituntut 5,6 tahun penjara. Dia juga didenda sebanyak Rp 500 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Lalu terdakwa Jhonnery Ferdian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dituntut 5,6 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta dan subsider sembilan bulan kurungan.

Kemudian, terhadap terdakwa Ramli Mahmud selaku Konsultan Pengawas dituntut 5,6 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta dan subsider tiga bulan kurungan. Selanjutnya Kurniawan selaku Pelaksana Kegiatan dituntut 5,6 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 300 juta dan subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, terhadap terdakwa Saifuddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut 8,6 tahun penjara dengan denda sebanyak Rp 500 juta dan subsider enam bulan kurungan serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp 1,6 miliar.

Dalam hal tersebut sebagaimana menurut penuntut umum. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah menyebabkan kerugian negara.

Terhadap terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Ri No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).