Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. Supaya tidak ada lagi anggaran yang diselewengkan.
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
Baca Juga
“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata Firli Bahuri, dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 April 2022.
Nelayan, kata dia, adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia. Setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara.
Menurut Firli, perjuangan nelayan sangat keras. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan. Sebab mereka bekerja merauh rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.
Firli menyebutkan, keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah demi menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebayakan nelayan adalah miskin.
“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ujar Firli.
Untuk itu, kata Firli, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air. Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, kata dia, pihaknya mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara.
“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” kata dia.
Firli mengatakan, di tengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.
“Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, kata Firli. “Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan.”
Firli menilai pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Sayangnya, kata dia, tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” kata Firli. 
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
- Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya
