KPK Diminta Ungkap Ihwal Pemeriksaan Pejabat Penting di Pemerintah Aceh

Gedung Merah Putih, kantor KPK. Foto: net.
Gedung Merah Putih, kantor KPK. Foto: net.

Akademisi Univeristas Muhammadiyah (Unmuha), Taufiq A Rahim, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan aktivitas mereka dalam beberapa hari terakhir. Terutama terkait pemanggilan pejabat penting di Aceh terkait pengadaan kapal Aceh Hebat.


"Masyarakat Aceh saat ini dengan kondisi kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya yang sangat sulit serta memprihatinkan. Konon pula selama masa Pademi Covid-19 yang masih terus bertambah jumlah orang yang terdampak serta meninggal dari hasil laporan Satgas Covid-19 Aceh, Kabar itu menjadikan situasi semakin tidak pasti," kata Taufiq kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu, 5 Juni 2021.

Menurut Taufiq, rakyat Aceh tetap menghargai proses hukum dan azas praduga tak bersalah. Karena itu, KPK hendaknya segera menjelaskan perkembangan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat penting itu. Hal ini juga penting agar tidak ada fitnah yang sangat merusak sisi kehidupan masyarakat.

Taufiq juga mengingatkan agar KPK mengambil tindakan tegas, sesuai aturan perundang-undangan, saat menemukan praktik korupsi di Aceh. Karena saat ini, kata Taufiq, KPK masih menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menangani kasus-kasus korupsi meski salah satu penyidik mereka dinyatakan bersalah karena menerima suap.

Taufiq mengatakan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh masih menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian Aceh. Namun APBA pula yang menjadi bancakan banyak orang. Karena itu, saat KPK mengatakan tengah berkegiatan di Aceh, maka masyarakat mengharap agar APBA itu terlindungi dari para koruptor yang mencoba menggerogotinya.

"Hingga saat ini, rakyat Aceh tidak merasakan dampak serta perubahan kehidupan ekonomi secara nyata meski APBA mencapai triliunan," kata Taufiq. "Bahkan anggaran refocusing tidak memberikan dampak apapun terhadap rakyat kecil."