KPK Minta Inspektorat dan Dinkes Cegah Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Ilustrasi: pemprov jateng.
Ilustrasi: pemprov jateng.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau manajemen rumah sakit dan pihak terkait lain untuk tidak memotong insentif tenaga kesehata. KPK menemukan indikasi praktik itu di sejumlah rumah sakit.


"Besaran (pemotongan) 50 hingga 70 persen," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Selasa, 23 Februari 2021.

Pemotongan insentif itu. kata Ipi, dilakukan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19.

Sepanjang Maret hingga Juni 2020, KPK juga menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Permasalahan yang ditemukan yaitu, kata Ipi, adanya potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif nakes di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Selanjutnya, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan," ujar Ipi.

Atas permasalahan itu kata Ipi, KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Yakni, pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja, antara BOK atau BTT. 

Pembayaran insentif dan santunan nakes di Kabupaten/Kota/Provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. "Pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada Nakes," kata Ipi.

Atas rekomendasi KPK itu, kata Ipi, Kemenkes telah menindaklanjuti dengan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

KPK, kata Ipi, meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan bersama-sama mengawasi penyaluran dana insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan.